Bantaeng- Javanesonline.co.id | Suasana keberangkatan jamaah calon haji di Kabupaten Bantaeng tahun ini terasa berbeda. Tidak ada lagi deretan bus yang biasa disiapkan pemerintah daerah untuk mengantar jamaah menuju Asrama Haji Embarkasi Makassar. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, fasilitas transportasi gratis bagi jamaah haji terpaksa ditiadakan.
Keputusan itu memunculkan kekecewaan sebagian warga, terutama keluarga jamaah yang selama bertahun-tahun menikmati layanan pengantaran resmi dari pemerintah daerah. Namun di balik keputusan tersebut, pemerintah daerah mengaku berada dalam situasi serba sulit akibat pemangkasan anggaran transfer ke daerah.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bantaeng, H. Nurdin, menyampaikan permohonan maaf kepada para jamaah calon haji atas tidak tersedianya fasilitas bus pengantaran dan penjemputan tahun ini.
“Semua kegiatan sebenarnya penting karena menyangkut pelayanan masyarakat. Tetapi kondisi anggaran membuat kami harus menentukan prioritas,” kata Nurdin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 6 Mei 2026.
Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada hampir seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Sejumlah program yang selama ini rutin dijalankan harus dievaluasi kembali agar belanja daerah tetap terkendali.
Nurdin menjelaskan, pemerintah daerah menghadapi pilihan sulit di tengah keterbatasan anggaran. Sejumlah program keagamaan dan sosial, seperti insentif guru mengaji, pembina TPA dan pondok pesantren, bantuan bagi hafiz Al-Qur’an, kegiatan MTQ, hingga fasilitas transportasi jamaah calon haji, berada dalam daftar kegiatan yang terdampak penyesuaian anggaran.
“Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya ada kegiatan yang belum bisa diakomodasi tahun ini,” ujarnya.
Bagi masyarakat Bantaeng, fasilitas bus pengantaran jamaah haji bukan sekadar layanan transportasi. Ia telah menjadi bagian dari tradisi sosial keberangkatan ibadah haji di daerah itu. Momentum pengantaran jamaah biasanya diwarnai pelepasan keluarga besar, doa bersama, hingga iring-iringan kendaraan menuju Makassar.
Karena itu, penghapusan fasilitas tersebut dinilai menjadi simbol nyata bagaimana tekanan fiskal mulai menyentuh layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan pelayanan administrasi dan pendampingan jamaah calon haji tetap berjalan seperti biasa. Pemkab juga berharap kondisi keuangan daerah pada tahun mendatang dapat kembali stabil sehingga fasilitas transportasi dapat dihadirkan kembali.
“Semoga tahun depan anggaran kembali normal dan pemerintah daerah bisa kembali memfasilitasi keberangkatan serta penjemputan jamaah calon haji,” kata Nurdin.
Di tengah antrean panjang keberangkatan haji yang selalu dipenuhi harapan spiritual masyarakat, efisiensi anggaran kali ini memperlihatkan satu kenyataan lain: keterbatasan fiskal daerah dapat mengubah tradisi pelayanan yang selama ini dianggap pasti hadir setiap tahun. (Agus)