Papua – Javanewsonline.co.id | Jalan itu bukan lagi terlihat seperti jalur antarprovinsi, melainkan kubangan lumpur yang menelan roda kendaraan satu per satu. Di beberapa titik, batu-batu besar berserakan di tengah badan jalan sisa longsoran dari tebing yang kini nyaris menggantung di tepi jurang.
Selama berjam-jam, kendaraan roda dua dan truk pengangkut hasil bumi berjajar di sepanjang 200 meter jalur utama Kampung Wembi, Distrik Manem, Kabupaten Keerom, menunggu giliran melintas dengan hati-hati.
Ruas yang menjadi bagian dari Jalan Trans Papua ini telah rusak parah selama tiga tahun terakhir tanpa ada perbaikan berarti. Setiap kali hujan turun, lumpur bercampur batu menutupi seluruh badan jalan. Arus logistik dari Jayapura menuju wilayah pegunungan terhenti, begitu juga perputaran ekonomi warga sekitar.
Inilah wajah terkini Jalan Trans Papua di ruas Wembi, jalur vital yang mestinya menjadi urat nadi penghubung antara Papua Induk dan Papua Pegunungan. Namun kerusakan parah di jalur ini membuat harapan warga untuk menikmati manfaat ekonomi dari konektivitas antarprovinsi itu kian pudar.
Jalan Strategis yang Terabaikan
Secara geografis, Wembi terletak di kawasan perbatasan yang strategis. Jalur ini bukan hanya penghubung antar-distrik di Keerom, tapi juga menjadi akses utama dari Kota Jayapura menuju wilayah pegunungan tengah Papua. Setiap hari, petani dari Wembi dan kampung sekitar mengangkut hasil pertanian kopi, kakao, dan umbi-umbian ke pasar di kota.
Namun, sejak sebagian badan jalan amblas diterjang longsor pada pertengahan 2022, arus logistik terhambat. Biaya pengangkutan melonjak dua kali lipat karena kendaraan berat harus memutar sejauh belasan kilometer melewati jalan alternatif yang rusak pula.
“Kalau musim hujan, kami bisa terjebak berjam-jam di sini,” ujar Markus Nare, sopir truk asal Arso yang rutin membawa bahan pangan ke Wembi. “Kadang ban mobil terperosok lumpur, harus ditarik ramai-ramai baru bisa jalan.”
Warga menyebut kondisi itu sudah berulang setiap musim hujan. Lumpur dan tumpukan batu menutupi badan jalan, membuat kendaraan tak bisa lewat. Tak jarang pula warga setempat bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya, sekadar agar bisa dilalui.
“Sudah tiga tahun kami menunggu perhatian pemerintah provinsi,” kata Ayub yuur, warga senggi yang sering melewati kampung wembi. “Kalau jalan ini putus total, ekonomi kami mati. Ini satu-satunya jalur keluar hasil panen.”
Dampak Ekonomi yang Meluas
Kerusakan di jalur Trans Papua bukan hanya soal akses transportasi, tapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi lokal. Dalam laporan Javanewsonline.co.id Papua yang menelusuri lokasi, jalan rusak sepanjang 200 meter itu berada di titik tanjakan curam tanpa talud penahan. Ketika hujan deras, air dari lereng menggerus tanah dan menimbulkan longsoran baru.
Akibatnya, distribusi barang dari Jayapura ke wilayah Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Tolikara terganggu. Harga bahan pokok di sejumlah daerah pegunungan naik 10 hingga 30 persen. Ongkos logistik meningkat karena armada pengangkut harus menambah biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan.
Harapan yang Menunggu Respons
Data Badan Pusat Statistik Keerom mencatat, jumlah penduduk Distrik Manem mencapai lebih dari 4.600 jiwa. Sebagian besar menggantungkan hidup pada hasil pertanian dan perkebunan rakyat. Bagi mereka, jalan Trans Papua adalah denyut utama ekonomi. Ketika jalur ini terganggu, roda kehidupan ikut tersendat.
Maria Nandik, pedagang sayur yang saban minggu memasok dagangan ke kota. Ia mengaku pendapatannya menurun karena biaya angkut naik, sementara harga jual di pasar tak bisa ikut melonjak.
Kondisi serupa juga dialami guru dan tenaga kesehatan di Wembi. Ketika hujan deras, akses menuju sekolah dan puskesmas sering tertutup lumpur. “Kami kadang harus jalan kaki atau naik motor sambil dorong. Anak-anak pun sering libur karena tak bisa lewat,” kata Riko, guru SD di Wembi.
Tanggung Jawab yang Terbelah
Secara administratif, ruas jalan Wembi berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua melalui Balai Jalan dan Jembatan. Namun, pemerintah Kabupaten Keerom juga diharapkan aktif berkoordinasi dan memperjuangkan perbaikan di tingkat provinsi maupun pusat.
Meski begitu, hingga kini belum ada kepastian kapan proyek perbaikan akan dilaksanakan. Menurut informasi di lapangan, tender pembangunan sempat direncanakan tahun 2024, namun tertunda akibat perubahan kebijakan pasca-pemekaran wilayah Papua.
Jalan Panjang Mewujudkan Konektivitas
Pemerintah pusat berulang kali menegaskan bahwa pembangunan Trans Papua adalah upaya mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Jalan sepanjang 3.462 kilometer yang membentang dari Sorong hingga Merauke itu diharapkan membuka isolasi dan menghubungkan sentra-sentra produksi di pedalaman.
Namun, implementasinya di lapangan kerap menghadapi tantangan berat: medan ekstrem, curah hujan tinggi, dan keterbatasan logistik. Belum lagi persoalan anggaran dan koordinasi antarinstansi.
Warga Tak Mau Menunggu Lagi
Di Wembi, kesabaran warga kian menipis. Pada pertengahan Oktober lalu, sejumlah pemuda kampung bergotong royong menimbun lubang jalan dengan batu dan pasir seadanya. Mereka mengumpulkan dana sukarela untuk membeli bahan.
Bagi warga Wembi, jalan bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah penghubung kehidupan antara pasar dan ladang, antara kota dan kampung, antara harapan dan keterisolasian. Setiap meter jalan yang rusak berarti mundurnya peluang bagi masyarakat Papua untuk menikmati hasil pembangunan yang dijanjikan.
Kini, di antara debu dan lumpur Wembi, warga masih menunggu. Menunggu suara mesin alat berat terdengar, menunggu tanda bahwa negara benar-benar hadir di jalur yang menjadi urat nadi ekonomi dua provinsi: Papua Induk dan Papua Pegunungan. (PAM)