Aceh Barat – Javanewsonline.co.id | Polemik panas antara PT Mifa Bersaudara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat soal klaim aset lahan makin memanas. Bupati Aceh Barat dilaporkan ke polisi oleh PT Mifa karena dianggap “main caplok” lahan dengan memasang plang aset Pemda. Tapi, Direktur Melborn Training Center, Maulana Ridwan Raden, punya usul jitu: jangan demo-demoan, mending duduk bareng, adu argumen pakai akal sehat!
Maulana menyarankan agar segera digelar Forum Group Discussion (FGD). Bukan sembarang diskusi, tapi forum yang menghadirkan pakar hukum dari berbagai latar belakang: kejaksaan, LBH, PERADI, akademisi hukum, dan tentu saja Pemkab Aceh Barat. Tujuannya jelas, biar semua dasar hukum dan duduk perkaranya bisa dibedah secara terbuka.
“Kalau memang Bupati enggak salah, kenapa kita harus panik? Biarkan para ahli hukum yang bicara, bukan emosi massa,” tegas Maulana, Sabtu (28/6).
Kasus ini bermula saat Bupati Aceh Barat memasang plang di lahan yang diklaim PT Mifa sebagai milik perusahaan. Aksi Bupati ini langsung bikin gaduh. Ada yang bilang Bupati heroik karena berani lindungi aset rakyat, tapi tak sedikit pula yang menilai langkah ini terlalu berani dan berisiko jerat hukum.
Situasi ini pelan-pelan mulai memicu ketegangan di masyarakat, bahkan ada potensi aksi-aksi reaktif yang ujung-ujungnya malah jauh dari logika hukum.
Menurut Maulana, sebelum masyarakat ikut-ikutan turun ke jalan, lebih baik adakan forum ilmiah dan terbuka. Ini penting untuk menunjukkan kalau Aceh Barat itu daerah yang menjunjung tinggi hukum dan kecerdasan publik.
“Pemerintah punya bagian hukum. Kejaksaan punya kapasitas menilai. PERADI, LBH, dan akademisi juga bisa hadir untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Kalau Bupati benar, justru ini jadi momen menguatkan posisinya. Kalau salah, juga bisa diperbaiki lewat konstitusi,” jelasnya panjang lebar.
Maulana menegaskan, usulannya ini bukan berarti dia anti demo. Aksi massa itu sah-sah saja sebagai bagian dari demokrasi. Tapi, ia melihat kondisi sosial di Aceh Barat belakangan ini menunjukkan kalau demo seringkali justru enggak jadi solusi. Malah, yang ada korban bertambah, masyarakat terpecah belah, dan konflik jadi berlarut-larut tanpa ujung yang jelas.
“Aksi bukan dilarang, tapi mari kita jujur berapa banyak aksi yang berujung solusi di Aceh Barat belakangan ini? Yang terjadi malah korban bertambah, masyarakat terpolarisasi, dan konflik makin tanpa ujung. Karena itu, saya percaya forum ilmiah lebih produktif,” ujarnya blak-blakan.
Maulana siap mendorong terwujudnya forum terbuka ini. Ia juga meminta semua pihak baik PT Mifa, Pemda, maupun lembaga hukum untuk membuka ruang dialog yang objektif dan terukur. “Kita percaya pada hukum. Kita percaya pada rasionalitas. Mari buktikan kita bangsa yang dewasa menyikapi konflik, bukan malah menambah bara api,” pungkasnya. (Noval)