JAKARTA – Javanewsonline.co.id | Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dimiliki jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Kejadian itu terjadi setelah Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.

“Kami SWI merasa prihatin atas hal yang dialami oleh wartawan CNN Indonesia itu,” kata Plt. Ketua Umum sekaligus Sekjen SWI, Herry Budiman, melalui pesan singkat yang diterima redaksi, Minggu, 28 September 2025.

Menurut Herry, kebebasan pers merupakan fondasi penting dalam demokrasi. Wartawan, kata dia, memiliki kewajiban menjalankan fungsi kontrol dengan menyajikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik. Apalagi, program MBG tengah menjadi sorotan menyusul maraknya kasus keracunan di sejumlah daerah.

“Dalam tugas jurnalistik profesional, wartawan harus melakukan konfirmasi, menguji informasi, dan memastikan prinsip cover both side. Itu agar masyarakat memperoleh informasi akurat dan valid,” ujarnya.

SWI menilai pencabutan kartu liputan Diana sebagai bentuk pembungkaman kemerdekaan pers. Organisasi wartawan ini menegaskan bahwa tindakan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden berpotensi mengekang independensi wartawan Istana. “Kalau hal ini dibiarkan, wartawan Istana bisa bekerja sebatas corong penyampai pesan pemerintah,” kata Herry.

Melalui pernyataannya, SWI menyampaikan tiga sikap resmi. Pertama, pencabutan kartu liputan dinilai mencederai prinsip kebebasan pers. Kedua, langkah Biro Pers Istana dinilai melemahkan peran jurnalis sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Ketiga, SWI meminta semua pihak memandang pers sebagai mitra strategis yang berfungsi sebagai kontrol sosial sekaligus penyampai informasi akurat kepada publik.

Sebelumnya, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan Istana milik Diana karena menilai pertanyaan yang diajukan kepada Presiden Prabowo tidak sesuai konteks. Saat itu, Presiden baru saja tiba dari kunjungan kerja luar negeri selama sepekan.

Pencabutan kartu liputan membuat jurnalis kehilangan akses meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Padahal, akses tersebut merupakan salah satu kanal utama bagi media untuk memperoleh informasi langsung mengenai agenda dan kebijakan Presiden.

Kasus ini memantik perhatian publik, terutama di tengah derasnya sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintah. Polemik pencabutan kartu liputan Diana pun menambah daftar panjang dinamika hubungan antara pers dan Istana. (HUM)