Depok – Javanewsonline.co.id | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, serta Kepala Bidang Bina Marga, Teguh Iswahyudi, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram dan minimnya kelengkapan keselamatan kerja pada proyek rekonstruksi Jalan Raya Cipayung.

Persoalan ini mencuat setelah tim liputan menemukan indikasi penggunaan tabung gas bersubsidi untuk aktivitas pengelasan di lokasi proyek yang terletak di Kecamatan Cipayung pada 20 Oktober 2026. Selain peruntukan bahan bakar bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran, sejumlah pekerja di lapangan juga terpantau tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang memadai sesuai standar keselamatan konstruksi.

Proyek yang tengah berjalan tersebut merupakan paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Cipayung (Jembatan Serong–Muhidin) di bawah pengelolaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Depok. Berdasarkan data kontrak, proyek ini memiliki nomor kontrak 602.1/019/BM/DPUPR/VIII/2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp28.252.368.433 yang bersumber dari APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026. Adapun pelaksanaan fisik dikerjakan oleh PT Lagoa Nusantara dengan konsultan pengawas PT Heksaga Adhara Mandiri.

Besarnya alokasi anggaran daerah yang digunakan menuntut adanya pengawasan ketat, khususnya terkait kepatuhan kontraktor dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) serta penggunaan logistik yang sesuai regulasi. Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang diajukan kepada kedua pejabat Dinas PUPR tersebut belum mendapatkan respons.

Sebagai instansi yang mengelola anggaran publik, keterbukaan informasi dari Dinas PUPR dinilai krusial guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek. Penjelasan resmi dari pihak dinas maupun kontraktor pelaksana sangat diperlukan untuk meluruskan temuan di lapangan agar tidak memicu kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, apabila tidak kunjung ada tanggapan resmi, persoalan ini rencananya akan diteruskan ke sejumlah instansi berwenang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Laporan akan diarahkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik, BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) bersama Polres Metro Depok guna menelusuri asal pasokan elpiji bersubsidi, serta pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka lebar bagi jajaran Dinas PUPR Kota Depok maupun pihak kontraktor untuk memberikan penjelasan berimbang atas temuan tersebut. (P Simangunsong)