Depok — Javanewsonline.co.id | Penggunaan elpiji (LPG) 3 kilogram bersubsidi dalam proyek pemasangan membran yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok menjadi sorotan publik. Gas yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut diduga dialihkan untuk menunjang pekerjaan proyek fisik milik pemerintah.

Dugaan penyelewengan ini memicu pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, khususnya Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang menaungi kegiatan tersebut.

Saat tim mengonfirmasi penggunaan gas bersubsidi tersebut di lapangan, mandor proyek maupun pengawas monitoring dari Disdik Depok yang diketahui bernama Erik tidak berada di lokasi kegiatan.

Upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan kepada jajaran pejabat Disdik Kota Depok, mulai dari Kepala Seksi hingga pejabat struktural di Bidang Sarpras. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak dinas belum memberikan tanggapan maupun penjelasan resmi.

Potensi Pelanggaran Peruntukan LPG Bersubsidi

Penggunaan LPG 3 kg pada pekerjaan konstruksi fisik pemerintah berpotensi melanggar regulasi tata kelola barang bersubsidi. Sesuai ketentuan, elpiji bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, bukan untuk operasional komersial atau proyek pembangunan daerah.

Masyarakat dan pemerhati kebijakan publik mendesak pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai skema pengadaan serta pemanfaatan tabung gas dalam proyek tersebut. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan, pelaksana proyek dan dinas terkait diminta segera mengambil langkah korektif.

Redaksi tetap memberikan ruang terbuka bagi Dinas Pendidikan Kota Depok maupun pihak kontraktor pelaksana proyek untuk menyampaian klarifikasi serta hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.(Laporan: P. Simangunsong)