Oleh: Syamsurijon, S.H.

Menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024, pulau Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi situasi kritis. Tidak adanya tokoh lokal yang mendapatkan dukungan dari partai politik untuk maju sebagai calon bupati mengancam representasi politik putra daerah Siberut.

Menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024, pulau Siberut menghadapi tantangan besar. Tidak adanya tokoh dari pulau ini yang mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk maju sebagai calon bupati menjadi sorotan utama. Dalam wawancara eksklusif dengan Maru Sarejen, seorang tokoh politik lokal, terungkap berbagai dinamika yang mempersulit pencalonan putra daerah Siberut.

Kantor Bupati Mentawai Menunggu Bupati Baru Terpilih dalam Konstestan Pilkada Serentak 2024 Nopember Yang akan Datang

Pada pemilu 14 Februari 2024, partai politik yang dipimpin oleh tokoh dari Siberut mengalami kekalahan signifikan. Dengan hanya meraih tiga kursi, Partai Gerindra tidak cukup kuat untuk mengusung calon bupati sendiri tanpa koalisi. Sebaliknya, Partai Nasdem yang meraih empat kursi, memilih untuk mengusung juru bicara Ganjar dan Mafud yang berafiliasi dengan partai Banteng dari Pagai Utara Selatan.

Menurut Maru Sarejen, kendala ini menyebabkan kemungkinan besar putra daerah Siberut absen dalam pilkada kali ini. Jika skenario ini terwujud, pilkada akan menjadi pertarungan antara pasangan calon dari Pagai Utara Selatan dan pasangan dari pulau Sipora yang berpasangan dengan putra Siberut Selatan. Artinya, siapapun yang menang dari kedua pasangan ini, partai Banteng dipastikan akan keluar sebagai pemenang, dengan putra Siberut hanya berpotensi menjadi wakil bupati.

Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika melihat perolehan kursi di DPRD. Jika kalkulasi hasil pemilu 14 Februari 2024 benar, tidak hanya di pilkada, tetapi juga di tingkat pimpinan DPRD, putra daerah Siberut terancam tidak memiliki perwakilan.

Kondisi ini memunculkan harapan akan adanya keajaiban menjelang pendaftaran di KPU yang tinggal satu minggu lagi. Dengan waktu yang sangat singkat, banyak pihak berharap ada perubahan yang memungkinkan putra Siberut tetap bisa berpartisipasi dalam pilkada.

Maru Sarejen mengungkapkan keprihatinannya, “Kami berharap ada jalan keluar dan partai politik bisa memberikan kesempatan kepada putra daerah Siberut untuk ikut serta dalam pilkada ini. Ini bukan hanya tentang memenangkan kursi, tetapi juga mempertahankan representasi dan keberlanjutan pembangunan di daerah kami.” katanya

Sebagai catatan akhir, situasi politik di Mentawai semakin menarik untuk diikuti. Tantangan yang dihadapi oleh putra daerah Siberut tidak hanya menjadi perhatian lokal, tetapi juga menarik minat nasional dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.