Blitar – Javanewsonline.co.id – Humas DPRD — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV baru saja melaksanakan rangkaian rapat kerja secara berturut-turut selama tiga hari. Kegiatan penting ini difokuskan sepenuhnya untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bagian krusial dari proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027.
Langkah strategis tersebut diawali dengan menggelar rapat bersama narasumber ahli guna memperoleh berbagai masukan berharga, melakukan pendalaman materi, serta penguatan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Kehadiran narasumber ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih tajam dan objektif bagi para anggota dewan dalam menelaah setiap draf anggaran yang diajukan.
Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja yang disesuaikan dengan bidang tugas dan ruang lingkup kewenangan masing-masing komisi. Setiap komisi bergerak secara aktif dan terstruktur untuk membedah program kerja yang diusulkan oleh dinas-dinas terkait agar benar-benar tepat sasaran.
Dalam pembagiannya, Komisi I memfokuskan pengawasan dan pembahasannya pada bidang pemerintahan, hukum, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sementara itu, Komisi II mendalami sektor perekonomian, keuangan, pertanian, hingga pengembangan potensi daerah agar mampu mendongkrak kemandirian ekonomi lokal.
Tidak kalah penting, Komisi III mengambil peran strategis dengan membahas bidang pembangunan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, serta infrastruktur. Di sisi lain, Komisi IV secara teliti mencermati sektor kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, sosial, serta pelayanan dasar masyarakat yang menjadi hak mendasar bagi warga Blitar.
Melalui keseluruhan rangkaian rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Blitar berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap rencana program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKA Tahun Anggaran 2027 dibahas secara cermat, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan keseriusan legislatif dalam menjaga kualitas perencanaan anggaran dari tingkat paling dasar.
Pembahasan ini dilakukan secara mendalam dengan terus mencermati kebutuhan riil masyarakat, target kinerja yang jelas, efektivitas penggunaan anggaran, serta keselarasan antara program yang direncanakan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan pengawalan yang ketat ini, diharapkan RAPBD 2027 benar-benar mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan Kabupaten Blitar yang semakin maju, adil, dan sejahtera. (Adv/Ida)