PELALAWAN, RIAU – Pasca pencabutan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), serta pemasangan plang penertiban di kawasan konsesi tersebut, berbagai kalangan mulai menyoroti langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah terhadap lahan yang kini diambil alih negara.
Salah satu tanggapan datang dari akademisi, peneliti, sekaligus pakar lingkungan hidup asal Riau, Dr. Elviriadi, S.Pi., M.Si. Ia mengapresiasi langkah Satgas PKH dalam melakukan penertiban kawasan hutan. Namun, menurutnya, pekerjaan penting berikutnya adalah memastikan pengelolaan lahan dilakukan secara tepat dengan memperhatikan aspek lingkungan, hak masyarakat, dan kesejahteraan penduduk setempat.
“Saya apresiasi langkah Satgas PKH, tetapi ada hal strategis yang jauh lebih krusial,” ungkap Dr. Elviriadi.
Ia menilai, lahan seluas 338.536 hektare yang telah dicabut izinnya tidak bisa diperlakukan dengan satu pola pengelolaan. Pemerintah perlu melakukan pemetaan dan memilah kawasan tersebut berdasarkan kondisi ekologis, status penguasaan tanah, serta kepentingan masyarakat.
Menurut Elviriadi, setidaknya terdapat tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, pemulihan kawasan hidrologis gambut.
Elviriadi menegaskan, kawasan hidrologis gambut yang telah ditanami kelapa sawit maupun dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan harus menjadi prioritas pemulihan lingkungan.
Menurutnya, tanaman sawit di kawasan gambut yang harus dipulihkan perlu ditertibkan dan diganti dengan tanaman yang adaptif terhadap ekosistem gambut.
Ia menilai, langkah tersebut sangat mendesak sebagai bagian dari upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang di Provinsi Riau.
“Langkah ini paling urgen sebagai penyelesaian Karhutla di Riau yang terus berulang. Karhutla terjadi karena nihilnya kawasan lindung gambut,” tegasnya.
Kedua, mengembalikan tanah masyarakat dan tanah ulayat.
Selain persoalan lingkungan, Elviriadi mengingatkan bahwa di dalam kawasan seluas 338 ribuan hektare tersebut terdapat tanah masyarakat, termasuk kebun karet dan tanah ulayat yang menurut catatannya harus dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Ia meminta pemerintah melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap lahan-lahan yang memiliki riwayat penguasaan masyarakat maupun hak adat sebelum menentukan pola pengelolaan selanjutnya.
Menurutnya, apabila persoalan hak masyarakat ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan akan muncul konflik baru antara masyarakat adat maupun masyarakat lokal dengan PT Agrinas yang disebut akan mengelola kawasan hasil penertiban Satgas PKH.
“Jika tidak dikembalikan, tengoklah nanti, masyarakat adat dan lokal akan berkonflik dengan PT Agrinas yang mengelola sitaan Satgas. Ini jelas berpotensi menimbulkan masalah baru di Riau,” ujarnya.
Ketiga, mengutamakan masyarakat lokal dalam pengelolaan melalui KSO.
Lebih lanjut, Elviriadi menyampaikan bahwa apabila pemerintah memilih skema Kerja Sama Operasional (KSO) dalam pengelolaan kawasan tersebut, maka masyarakat setempat harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, masyarakat yang selama ini hidup dan menggantungkan mata pencaharian di sekitar kawasan hutan perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan lahan.
Dengan demikian, pengambilalihan kawasan oleh negara tidak hanya menjadi langkah penertiban administrasi dan penguasaan aset, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Jika pun negara ingin mengelola melalui KSO (Kerja Sama Operasional), maka utamakanlah penduduk setempat,” tegasnya.
Elviriadi berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada pencabutan izin dan pemasangan plang penertiban, tetapi juga memastikan adanya kebijakan lanjutan yang berpihak pada pemulihan ekosistem, perlindungan hak masyarakat adat dan lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, momentum pengambilalihan kawasan konsesi HTI tersebut harus menjadi kesempatan untuk menata kembali pengelolaan hutan di Riau agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan tidak melahirkan persoalan sosial maupun lingkungan baru.(erizal)

