Ogan Komering Ilir –Javanewsonline.co.id | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di bawah kepemimpinan Bupati H. Muchendi – Suprianto tengah gencar melakukan pembenahan infrastruktur.

Sejumlah ruas jalan, pasar, dan kawasan pemukiman di Kayuagung kini terlihat lebih tertata. Namun di balik kerapian fisik kota, muncul persoalan sosial yang tak kunjung tertangani: meningkatnya jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan anak jalanan (anjal) yang berkeliaran di pusat kota.

Fenomena ini menjadi sorotan warga. Di beberapa titik keramaian, seperti Pasar Kayuagung dan area rumah makan lesehan, warga kerap merasa resah dengan keberadaan ODGJ maupun anak punk yang beraktivitas tanpa pengawasan. “Hampir tiap hari ada saja yang keliling minta uang atau mengamen. Kadang membuat pengunjung tidak nyaman,” ujar Fitri, warga Kelurahan Sukadana, Rabu pekan lalu.

Forum Wartawan OKI Bersatu (Forwaki) mencoba menelusuri persoalan ini. Kepada media, Kepala Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten OKI, Mentiton, membenarkan bahwa di wilayah Kayuagung jumlah ODGJ dan anak jalanan cukup tinggi. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret untuk menanganinya.

“Untuk ODGJ, belum ada yang kami amankan karena tidak ada tempat penampungan yang memadai. Sedangkan untuk anak jalanan dan anak punk, kebanyakan berasal dari wilayah Kayuagung sendiri seperti Kelurahan Cinta Raja, Sukadana, Kotaraya, dan Desa Celika,” kata Mentiton saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/10).

Ia menambahkan, pihaknya kerap menangkap anak jalanan, tetapi tak lama mereka kembali turun ke jalan. “Hari ini kami tangkap, besoknya mereka sudah berkeliaran lagi. Dinas Sosial pun bingung harus menyerahkan mereka ke mana,” ujarnya.

Menurut Satpol PP, fenomena ini tidak hanya mencoreng wajah kota, tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban umum. “Kayuagung ini bisa dibilang wilayah dengan jumlah ODGJ, anak punk, dan anak jalanan terbanyak di OKI. Kami hanya bisa menyerahkan hasil penertiban kepada Dinas Sosial,” tambah Mentiton.

Namun, upaya koordinasi dengan instansi terkait tampaknya menemui jalan buntu. Forwaki mengaku sudah berulang kali mencoba mengonfirmasi persoalan ini kepada Kepala Dinas Sosial maupun Sekretaris Dinas Sosial OKI, tetapi keduanya tak pernah berada di kantor.

Kondisi ini menimbulkan kritik dari masyarakat yang menilai Dinas Sosial abai terhadap tanggung jawab sosial di lapangan. “Kami melihat ada ketidakhadiran negara di persoalan ini. Fasilitas dan program sosial seolah tidak berjalan,” ujar M. Rasyid, tokoh masyarakat Kayuagung.

Warga berharap Bupati Muchendi turun tangan langsung, memberi arahan sekaligus pembinaan kepada dinas terkait agar lebih tanggap terhadap persoalan sosial yang kian kompleks di wilayah perkotaan.

“Pembangunan fisik memang penting, tapi kalau masalah sosial diabaikan, wajah kota tetap tampak kusut,” ujar Rasyid. (ir)