Blitar – Javanewsonline.co.id | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Rabu malam, 24 September 2025, itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Nur Fathoni, serta didampingi Ketua, Sugianto, S.Sos., dan Wakil Ketua, Aryo Nugroho, SH.
Komisi III membidangi sejumlah urusan strategis terkait pembangunan fisik dan pengelolaan sumber daya alam. Ruang lingkupnya meliputi infrastruktur, penataan ruang, perumahan rakyat, transportasi dan perhubungan, lingkungan hidup, energi, pertanian, perikanan, hingga kehutanan. Karena itu, rapat kerja tersebut menjadi ajang penting untuk menilai sejauh mana program yang dijalankan eksekutif telah memenuhi harapan masyarakat.
Dalam forum evaluasi ini, Komisi III menghadirkan sejumlah mitra kerja dari lingkup pemerintah daerah, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Blitar. Kehadiran eksekutif dimaksudkan agar dialog berjalan terbuka dan komprehensif, sehingga setiap catatan evaluasi dapat ditindaklanjuti secara nyata.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Menurut dia, setiap kebijakan pembangunan harus dipastikan memberikan manfaat langsung dan terukur bagi warga. “Komisi III akan selalu pro-rakyat, memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran strategis bukan hanya dalam fungsi legislasi, tetapi juga pengawasan. Karena itu, pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program pembangunan agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan transparan. “Kami ingin pembangunan di Kabupaten Blitar tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Sugianto.
Rapat evaluasi ini juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran daerah. Komisi III menekankan pentingnya setiap rupiah dari APBD digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan. Nur Fathoni, selaku sekretaris komisi, menyebut bahwa forum tersebut diharapkan menjadi wahana koreksi bersama agar kekurangan di tahun berjalan tidak terulang pada perencanaan berikutnya.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas PUPR menyampaikan laporan progres pembangunan infrastruktur, termasuk beberapa proyek strategis yang tengah berjalan di wilayah Kabupaten Blitar. Meski ada sejumlah kendala teknis, pemerintah daerah memastikan proyek pembangunan tetap berproses sesuai target.
DPRD melalui Komisi III menegaskan akan terus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan serta kebutuhan sosial masyarakat. Aryo Nugroho, Wakil Ketua Komisi III, menambahkan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. “Hanya dengan sinergi yang kuat, tujuan kesejahteraan masyarakat Blitar bisa terwujud,” ucapnya.
Dengan adanya rapat evaluasi ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap arah pembangunan ke depan semakin terukur, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi daerah. (Ida)