Jakarta – Javanewsonline.co.id | Dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-32 Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) Indonesia, dr Ali Mahsun ATMO, Ketua Umum APKL, menegaskan pentingnya peran pedagang kaki lima (PKL) dalam ekonomi Indonesia.
Dalam sambutannya pada Rabu, 29 Januari 2025, di PG Center Jakarta, dr Ali menyatakan bahwa PKL sejak era pra-kemerdekaan merupakan “mutiara bangsa” yang telah berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan ketahanan ekonomi negara.
“Sejak zaman penjajahan hingga saat ini, peran PKL tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, tanpa PKL, Indonesia hampir bangkrut saat krisis 1997/1998, krisis 2008, dan pandemi COVID-19 yang berlangsung selama tiga tahun,” ujar dr Ali Mahsun ATMO.
Ia menambahkan, meskipun begitu, PKL masih sering dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan berbagai pihak. Salah satu contoh terbaru adalah penggusuran PKL di sepanjang jalan raya Puncak, Bogor, yang dianggap tidak berperikemanusiaan pada Agustus 2024.
Menurut dr Ali, dalam rangka memperingati harlah ke-32 APKL, dan seiring dengan keperpihakan nyata Presiden Prabowo Subianto terhadap PKL, ke depan PKL harus kembali menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi puncak bonus demografi 2030.
Lebih lanjut, dr Ali mengingatkan pentingnya mengingat sejarah perjuangan PKL dan mengajak semua pihak untuk memperjuangkan hak dan kesempatan yang sama bagi PKL sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. “Sebagai warga negara, PKL memiliki hak yang setara dengan para konglomerat dan pengusaha besar di Indonesia,” tegasnya.
Ketua Umum APKL juga mengungkapkan komitmennya untuk melindungi jutaan PKL di seluruh Indonesia, termasuk pedagang gerobak, kuliner rakyat, asongan, serta para pedagang pasar tradisional dan industri rumahan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, dr Ali berharap dapat mempercepat pendampingan ekonomi rakyat melalui pendekatan berbasis pelatihan dan pengembangan kapasitas.
“Untuk mencapainya, Indonesia perlu memiliki ‘Blue Print’ atau cetak biru untuk 100 juta PKL dan UMKM unggul, dengan pendampingan dari hulu hingga hilir yang bersinergi dengan pemerintah dan sektor swasta,” lanjutnya. Ia juga mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera membentuk Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia (BPR RI) yang akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dr Ali menutup sambutannya dengan menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus APKL untuk mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia untuk bersama-sama membangun ekonomi rakyat dan memastikan Indonesia tidak terjebak dalam masalah demografi, pengangguran, dan kemiskinan. (*)