Ogan Komering Ilir – Javanewssonline.co.id | Jumat, 28 Februari 2025 keresahan melanda warga Desa Jambu Ilir, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menyusul dugaan pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima melalui agen Mandiri Link setempat.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial secara utuh sejak beberapa waktu terakhir.
“Kami bingung, setiap pencairan jumlahnya selalu berkurang. Alasannya untuk biaya administrasi, tapi tidak pernah ada kejelasan berapa besarannya dan apakah memang sesuai aturan pemerintah,” keluh salah satu KPM yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini memicu pertanyaan di kalangan penerima manfaat, mengingat PKH merupakan hak penuh yang seharusnya diterima tanpa potongan sepeser pun.
Dugaan adanya pemotongan liar pun kian menguat setelah Salim Kosim, perwakilan dari Prisma Sumsel, menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan pemotongan dana PKH.
“PKH adalah hak penuh KPM. Jika ada pemotongan, itu termasuk pelanggaran dan bisa dikategorikan sebagai pungutan liar,” tegas Salim saat dimintai tanggapan, Jumat (28/2).
Salim bahkan menduga, praktik pemotongan dana PKH ini bukan fenomena tunggal di Desa Jambu Ilir.
Ia meyakini ada pola yang lebih luas, melibatkan struktur pendamping PKH, ketua kelompok, bahkan kemungkinan oknum di Dinas Sosial. “Bisa jadi ini terjadi di seluruh kecamatan di OKI, bukan hanya di Desa Jambu Ilir,” ujarnya.
Meski begitu, hingga laporan ini diterbitkan, agen Mandiri Link di Desa Jambu Ilir belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten OKI juga masih terus dilakukan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kementerian Sosial segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar ini.
Mereka menuntut kepastian bahwa bantuan sosial benar-benar diterima secara utuh oleh penerima manfaat, sesuai hak yang telah dijamin pemerintah.
Bagi warga penerima manfaat, dana PKH bukan sekadar bantuan rutin, melainkan tumpuan harapan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Transparansi penyaluran dan pengawasan ketat menjadi harga mati agar program sosial ini berjalan sesuai tujuan. (Ir)