Blitar – Javanewsonline.co.id – Penanganan bencana kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar mendapat sorotan dari legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Sugiyo, mengkritik lambannya penyaluran bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Ia mempertanyakan prosedur survei yang masih dilakukan ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Sugiyo menilai, penanganan kondisi darurat seharusnya mengutamakan kecepatan respons. Menurut dia, BPBD perlu memiliki mekanisme layanan khusus yang memungkinkan laporan warga segera ditindaklanjuti tanpa membuat masyarakat menunggu terlalu lama.
“BPBD Blitar ini sangat lambat dalam hal membantu rakyat terhadap bencana kekeringan. Masak sudah jelas masyarakat kekurangan air masih harus disurvei dulu? Harusnya BPBD itu punya kontak layanan khusus bencana yang cepat tanggap,” ujar Sugiyo pada Selasa (13/10/2026).
Sugiyo menjelaskan, survei yang dilakukan BPBD sehari sebelumnya berfokus pada pendataan kebutuhan tandon air. Tandon tersebut direncanakan menjadi tempat penampungan air bersih agar distribusi kepada masyarakat dapat dilakukan dalam jumlah lebih besar dan efisien.
Menurut penjelasan yang diterimanya, penggunaan tandon diharapkan membuat armada pengangkut air mampu mengirimkan pasokan beberapa kali dalam sehari. Dengan begitu, distribusi tidak perlu dilakukan dalam jumlah kecil secara berulang ke setiap titik.
“Kemarin disurvei itu cuma untuk melihat butuh berapa tandon. Nantinya bantuan air diisikan ke tandon-tandon air biar tidak ‘ngecer’, jadi dalam sehari armada bisa kirim sampai 3 rit,” bebernya.
Meski demikian, Sugiyo mempersoalkan waktu penyaluran bantuan yang dinilainya terlalu lama. Berdasarkan koordinasinya dengan pejabat teknis BPBD, pengecekan kesiapan tandon masih harus dilakukan sebelum pengiriman air bersih dapat dimulai.
“Besok baru mau dilihat kesiapan tandon airnya. Kalau sudah siap, baru lusa dikirim. Ini kan keburu warganya semakin kesusahan,” tegas politisi tersebut.
Bagi Sugiyo, kondisi warga yang kesulitan memperoleh air bersih membutuhkan penanganan segera. Ia menilai, proses administratif dan persiapan teknis tidak seharusnya membuat distribusi bantuan tertunda ketika kebutuhan dasar masyarakat sudah mendesak.
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Ipuk Pantau Harga Sembako Sepekan Ramadan, Telur dan Daging Naik
DPRD Kabupaten Blitar mendesak BPBD mempercepat penanganan kekeringan dan memangkas alur birokrasi yang dinilai berlarut-larut. Bantuan air bersih diharapkan segera menjangkau masyarakat terdampak, sementara pendataan kebutuhan tandon dan pengaturan distribusi tetap dilakukan secara efektif.
Sorotan ini juga menempatkan kecepatan respons sebagai salah satu persoalan penting dalam penanganan bencana kekeringan. Di tengah kebutuhan air bersih masyarakat, kesiapan sarana distribusi perlu berjalan seiring dengan langkah pemenuhan kebutuhan warga agar bantuan tidak terlambat diterima. (EDI)