Blitar – Javanewsonline.co.id | DPRD Kabupaten Blitar menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Monitoring Center for Strategic Performance (MCSP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) tahun 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Blitar, Supriadi, saat menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program tersebut di Ruang Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar, Senin, 15 September 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar ini diikuti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Blitar, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Kehadiran lembaga legislatif dalam forum ini dipandang penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan DPRD dalam pengawasan maupun implementasi program strategis daerah.
Ketua DPRD Blitar, Supriadi, menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti sebatas formalitas laporan tahunan. Menurutnya, hasil evaluasi MCSP dan SPI harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata yang mampu memperbaiki kelemahan birokrasi sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal. “Kami berharap rekomendasi dari evaluasi ini tidak hanya jadi dokumen. Harus ada aksi konkret untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi, memperkuat pengawasan, dan memastikan target pembangunan daerah tercapai,” ujarnya.
Supriadi menambahkan, DPRD akan terus mengawal jalannya program MCSP dan SPI agar dapat berjalan sesuai harapan. Fungsi pengawasan yang dijalankan dewan disebutnya bukan untuk menghambat, melainkan memastikan program terlaksana dengan akuntabel. “Dukungan DPRD jelas, tapi kami juga punya fungsi kontrol. Transparansi dan akuntabilitas itu penting supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar, Haris Susianto, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, keberhasilan MCSP dan SPI tidak bisa dilepaskan dari konsistensi seluruh OPD dalam menjalankan rencana kerja, sekaligus kesiapan birokrasi merespons dinamika kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, jajaran eksekutif melalui bupati menekankan bahwa MCSP dan SPI merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana capaian kinerja perangkat daerah sesuai target pembangunan. Dengan evaluasi rutin, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kendala sekaligus menyusun strategi perbaikan yang lebih terarah.
Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Blitar, program MCSP telah berperan dalam memantau pencapaian indikator kinerja strategis, sedangkan SPI menjadi bagian integral dalam mencegah potensi penyimpangan tata kelola keuangan maupun program pembangunan. Keduanya diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif.
Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut menegaskan kembali pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh jajaran pemerintahan daerah. Kolaborasi ini dipandang sebagai kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Blitar. (Ida)