Jakarta  –  Javanewsonline.co.id |  Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) melakukan kunjungan ke Kementerian Perhubungan RI pada Selasa (14/05/24). Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi dan mensinkronisasikan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Usaha Pelabuhan dengan program-program dan regulasi yang ada di Kementerian Perhubungan RI.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Ketua DPRD Beliadi, Heryawandi, Hellyana, anggota Pansus Hendriyansen, Matzan, Rustamsyah, Harianto, Firmandyah, Tony Purnama, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Babel.

Wakil Ketua I DPRD Kep. Babel, Beliadi, yang juga memimpin rapat konsultasi, menekankan pentingnya berkonsultasi terkait ranperda Badan Usaha Pelabuhan ini. “Draft ranperda Badan Usaha Pelabuhan ini belum memuat informasi secara global tentang kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kepelabuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Beliadi meminta informasi terkait Badan Usaha Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah dan telah berhasil baik dalam kemandirian perusahaan maupun pengembangan usahanya. Ia menyoroti bahwa Provinsi Kep. Babel, meskipun memiliki potensi kekayaan alam yang besar, tidak memiliki pelabuhan besar. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan ekspor dan impor komoditi ataupun hasil tambang harus melalui pelabuhan di luar Provinsi Kep. Babel.

“Mungkin kawan-kawan dari Kemenhub bisa memberikan satu atau dua contoh BUP yang sukses dalam pengembangan perusahaan maupun perolehan profit secara ekonomi yang ada di Republik ini untuk bisa kami jadikan acuan dalam pembentukan BUP ini nantinya,” tambah Beliadi.

Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, Herman Suhadi, mengungkapkan bahwa banyak BUMD yang tidak terkelola dengan baik sehingga perlu masukan komprehensif terhadap ranperda BUP yang akan dibentuk. “Banyak BUMD ataupun BUMN yang tidak terkelola dengan baik di Republik ini dan kami tidak mau BUP ini juga akan menjadi salah satunya. Untuk itu, kami mohon perhatian dan sarannya dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI,” ucap Herman Suhadi.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perhubungan Laut M. Masyhud menjelaskan dua hal yang menjadi perhatian Kemenhub terkait pelabuhan berdasarkan sifatnya: aktivitas perekonomian/perdagangan yang berkelanjutan dan aktivitas yang menumbuhkan perekonomian baru. “Untuk menunjang berjalan atau tidaknya Badan Usaha Pelabuhan, ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu: Pelabuhan, Kapal, dan Muatan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak terlaksana maka BUP tidak akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Kemenhub juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan Creative Financing dalam menumbuhkan Badan Usaha Pelabuhan, serta mengembangkan kemitraan baik dengan pihak pemerintah (pusat dan daerah) maupun pihak swasta. (Renaldi)