Donggala – Javanewsonline.co.id | Pemerintah Kabupaten Donggala terus mengintensifkan langkah strategis untuk menurunkan angka stunting, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), pemerintah daerah menggelar Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting) tingkat kabupaten.
Acara berlangsung di Ruang Kasiromu, kompleks perkantoran Bupati Donggala, Senin, 8 September 2025. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Donggala, Rustam Efendi, dan dihadiri Ketua DPRD Moh. Taufik, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Donggala Andriana Taufik, unsur Forkopimda, serta anggota TP3S kabupaten.
Rustam menegaskan rapat koordinasi ini merupakan momentum penting bagi Donggala untuk merumuskan langkah nyata melibatkan berbagai pemangku kepentingan: pemerintah kecamatan, puskesmas, TP-PKK, hingga mitra pembangunan. “Kita perlu duduk bersama, melihat capaian, dan mengidentifikasi tantangan yang masih ada dalam upaya penurunan stunting. Masukan dari berbagai pihak akan menjadi pijakan kita ke depan,” katanya.
Ia memaparkan perkembangan angka stunting di Donggala. Pada 2022 prevalensi stunting tercatat 32,4 persen, meningkat menjadi 34,1 persen pada 2023. Namun pada 2024, angka itu berhasil ditekan hingga 29,6 persen. Meski tren penurunan cukup signifikan, Rustam menekankan masih banyak pekerjaan rumah untuk mencapai target tahun ini. “Waktu kita tidak banyak. Perlu pembenahan dari aspek tata kelola, koordinasi, anggaran, data, dan komitmen lintas sektor,” ujarnya.
Rustam menyoroti pula persoalan intervensi spesifik, seperti pemberian ASI eksklusif, penyediaan jamban sehat, dan prasarana air bersih. Masalah kepemilikan lahan untuk pembangunan fasilitas sanitasi kerap menghambat program. “Ini harus segera dicarikan solusi. Tanpa dukungan infrastruktur dasar, sulit bagi kita mempercepat perbaikan gizi masyarakat,” katanya.
Selain itu, pemerintah pusat melalui BKKBN telah meluncurkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program ini mendorong OPD, lembaga, dan masyarakat untuk mengambil peran sebagai “orang tua asuh” minimal bagi satu anak berisiko stunting.
Bentuknya berupa pendampingan gizi, edukasi pola asuh, serta dukungan sanitasi. “Semoga hari ini kita bisa sepakat setiap OPD menjadi orang tua asuh. Ini bentuk gotong royong kita dalam menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan kuat,” kata Rustam.
Plt Kepala DPPKB Donggala, Dudi Utomo Adi, selaku ketua panitia, menuturkan rakor ini digelar untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor sekaligus menyamakan langkah percepatan penurunan stunting. Menurutnya, stunting bukan hanya isu gizi, tetapi juga pola asuh, kesehatan lingkungan, dan pendidikan keluarga. “Tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kesadaran kolektif, terutama bagi orang tua, tentang pentingnya pola asuh yang benar, gizi seimbang, serta sanitasi sehat,” ujarnya.
Rakor diikuti berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, puskesmas, hingga mitra pembangunan. Peserta mendapat paparan strategi percepatan penurunan stunting, evaluasi program tahun sebelumnya, dan diskusi untuk menyusun rencana aksi 2025. Dudi menambahkan, dengan adanya koordinasi yang lebih solid, diharapkan lahir komitmen bersama mendukung gerakan Genting di seluruh wilayah Donggala.
Ketua Tim Penggerak PKK Donggala, Andriana Taufik, menilai peran keluarga, khususnya ibu, sangat penting dalam pencegahan stunting. PKK, kata dia, siap menjadi garda terdepan dalam edukasi gizi dan pola asuh. “Keluarga adalah benteng pertama. Dengan kesadaran ibu-ibu menjaga asupan gizi anak, kita bisa menekan angka stunting lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Irmawati, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Menurut dia, stunting tidak bisa ditangani oleh satu lembaga saja. “Perlu keterlibatan semua, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga media, untuk memastikan pesan cegah stunting sampai ke tingkat keluarga,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan penurunan stunting di bawah 25 persen pada 2025, melampaui target nasional. Rustam optimistis, dengan langkah konkret dan partisipasi aktif semua pihak, target tersebut bisa dicapai. “Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM kita. Tetapi dengan komitmen dan kerja sama, Donggala bisa keluar dari persoalan ini,” ucapnya. (Sir)