Kab. Serang – Javanewsonline.co.id | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menyatakan, terkait bencana, baik bencana alam dan non alam harus menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, guna mengantisipasi jika terjadi bencana alam.

“Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa menghadapi ketika bencana datang, jadi ketika bencana datang masyarakat tidak panik,” ujar Ulum, disela Focus Group Discussion (FGD) yang merumuskan kebijakan di wilayah bencana di Aula Tb Saparudin Sekretariat daerah (Setda) Kabupaten Serang, Kamis 15 April 2021. 

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, jika terjadi bencana alam tentang kebakaran apa yang harus dilakukan masyarakat. Begitu pun ketika terjadi bencana banjir, apa yang harus dilakukan masyarakat dan seterusnya. “Karena itu, yang lebih penting memberikan edukasi kepada masyarakat, itu yang pertama,” katanya.

Yang kedua, Bahrul Ulum berharap pada FGD yang digelar Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kabupaten Serang, dengan menyampaikan wilayah simple yakni Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa dan Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka, muncul sebuah gagasan bagaimana menjadikan sebuah terobosan itu menjadi masukan Pemkab Serang, dalam rangka proses pencegahan apabila sudah terjadi bencana.

“Ada sebuah langkah yang bisa diambil Pemkab Serang, dengan melakukan kegiatan-kegiatan pra, pelaksanaan dan paska bencana yang terjadi di wilayah kita,” ungkap Ulum.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang ini menyebutkan, Pattiro mengambil simple ada beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam. Akan tetapi, kata Ulum, semua kecamatan ada potensi bencana dapat terjadi, terutama bencana alam yang bentuknya banjir maupun kebakaran.

“Karena disemua tempat itu ada potensi bencana kebakaran, tapi bagaimana kita kemudian bisa mengantipasi, bagaimana supaya kebakaran tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, masyarakat sudah bisa memahami langkah yang harus mereka lakukan,” terang Bahrul Ulum.

Oleh karena itu, Bahrul Ulum menyarankan agar Pemkab dan DPRD Serang menyuport penuh bagaimana memberikan alokasi anggaran untuk SDM (Sumber Daya Manusia) yang sampai hari ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih kekurangan anggaran, atau relawan ketika terjadi bencana dalam proses evakuasi. “Ini masih menjadi PR kami DPRD dan Pemkab, bagaimana memberikan support anggaran yang cukup untuk mengalokasikannya,” papar Ulum.

Hadir juga pada FGD tersebut, Asisten Daerah (Asda) II Setda Kabupaten Serang, Adjat Gunawan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait meliputi, BPBD, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Perhubungan (Dishub) perwakilan Ombudsman Banten dan lainnya.

Asda II Setda Kabupaten Serang, Adjat Gunawan mengatakan, bahwa pada intinya ada 7 poin yang sudah bisa di identifikasi hal-hal yang terkait dengan persiapan untuk penanggulangan bencana. “Ini yang akan ditindaklanjuti oleh OPD, contoh PJU (Penerangan Jalan Umum)m, biasanya di kawasan rawan bencana itu ada jalur evakuasi dari lokasi untuk tempat evakuasi. Namun, itu harus dilengkapi, salah satunya dengan PJU, ini salah satu contoh,” ujarnya.

Kemudian terkait drainase (saluran pembuangan air) untuk mengantisipasi genangan. “Drainase kebanyakan di wilayah Serang timur, pada umumnya hal seperti itu,” katanya.

Jadi pada prinsipnya, FGD yang dilaksanakan bagian dari kontribusi pattiro kepada masyarakat, agar pihak stakeholder terkait dapat memberikan masukan, sehingga bisa memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan bagi Pemkab Serang, dengan membuat kebijakan yang responsif terhadap bencana.

“Karena bencana ini kita harus mengantisipasinya, dari mulai pra yaitu edukasi menyiapkan infrastruktur yang memang respon terhadap bencana, kedua ketika terjadi bencana itu BPBD dan Dinsos bergerak, yang ketiga paska contohnya misalkan trauma healing bagaimana mengatasipasinya. Program-program seperti itu harus dimasukan kedalam program kerja OPD terkait,” tutur Adjat. (*) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.