Pelalawan. Javanewsonline.co.id . Pemerintah memastikan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau tidak akan menghentikan operasional perusahaan dan tidak akan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., menanggapi surat tanggapan dari PT RAPP yang di sejumlah media menyampaikan keprihatinan terhadap dampak pencabutan izin, terutama bagi pekerja, masyarakat, dan pelaku usaha lokal.

Terkait surat tanggapan dari PT RAPP, Jubir Satgas PKH Dr Barita Simanjuntak, S.H., M.H. menjelaskan bahwa yang pertama terkait pencabutan izin PBPH PT RAPP Tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang saat berjalan saat ini.

Tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan dan bagaimana karyawan SDM (Sumber Daya Manusia) tidak akan ada PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja) karena pemerintah telah memikirkan dan mengkoordinasi kan bagaimana keberlanjutan operasional PT RAPP yang telah di cabut Izin PBPH seluas 338.536 Ha dan akan di lanjut kan oleh BUMN dan BUMD bekerja sama untuk menindak lanjuti Perusahaan.

Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, Masyarakat tidak dirugikan tetapi regulasi tegak diatas PT RAPP dalam rangka kepatuhan kepada Regulasi.

Barita Simanjuntak menambahkan bahwa tidak ada PHK, pemerintah mengatur akan keberlanjutan Operasional PT RAPP agar dilanjutkan oleh BUMN dan bekerjasama dengan BUMD.

Masyarakat tidak dirugikan, karyawan akan mendapatkan haknya sebagai karyawan sesuai regulasi kedaulatan ekonomi, kepatuhan kepada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan Karyawan maupun masyarakat. Diakhiri Juru Bicara Satgas PKH Dr. Barita Simanjuntak (Erizal)