JAKARTA — Javanewsonline.co.id | Kabar mengejutkan datang dari lingkaran pemerintahan. Nanik S. Deyang memutuskan meletakkan jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), kurang dari dua bulan setelah dilantik untuk menggantikan pimpinan sebelumnya.

Kabar pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Nanik maupun Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, pada Rabu (22/7/2026).

Alasan utama pengunduran diri tersebut terkait dengan kondisi kesehatan, di mana Nanik harus fokus menjalani pengobatan jantung dan mencari second opinion medis di luar negeri. Kendati demikian, di luar alasan medis, terdapat pengakuan mengejutkan terkait beratnya tekanan pengelolaan anggaran negara.

“Sumpah trauma akut kalau harus lagi mengurus keuangan negara,” ujar Nanik dalam keterangan tertulisnya.

Beban Pengawasan Anggaran Raksasa

Sebelum menduduki posisi puncak di BGN pada Juni 2026, Nanik menjabat sebagai wakil pimpinan. Ia dikenal memiliki sikap tegas dan kerap menyoroti tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terhindar dari potensi penyimpangan pascakasus hukum yang sempat menjerat pejabat sebelumnya.

Namun, memimpin lembaga pengelola anggaran nasional berstatus program prioritas dinilai memberikan tekanan psikologis dan operasional yang sangat tinggi. Meski mundur dari jabatan operasional, hubungan Nanik dengan Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tetap terjaga baik.

Presiden dikabarkan telah merestui keputusan pengunduran diri tersebut dan berencana membentuk Dewan Pengawas BGN, dengan menunjuk Nanik sebagai ketua dewan pengawas. Posisi ini memungkinkannya tetap memberikan kontribusi strategis tanpa keterlibatan langsung dalam manajemen keuangan harian.

Catatan Tata Kelola Lembaga

Langkah pengunduran diri yang tergolong singkat  hanya sekitar satu setengah bulan sejak dilantik memantik perhatian publik terkait dinamika internal dan tantangan birokrasi di tubuh BGN.

Meskipun hingga saat ini tidak ditemukan indikasi pelanggaran maupun tekanan politik, istilah “trauma” yang disampaikan Nanik menjadi sorotan mendalam mengenai begitu kompleksnya akuntabilitas serta risiko tata kelola keuangan di lembaga publik.

Pihak Istana dan BGN hingga kini belum mengumumkan nama figur yang akan menggantikan posisi Kepala BGN untuk melanjutkan pengawalan program prioritas tersebut. (Adi Suparto)