Oleh: Dr Adi Suparto SH.MH

Di tengah riuh lalu lintas Jakarta, suara yang membahana dari kawasan Bundaran HI pada 12 Juni lalu terdengar lebih dari sekadar gema demonstrasi musiman. Ia bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan sesaat, melainkan sebuah sinyal yang jauh lebih dalam: kepercayaan publik terhadap negara sedang mengalami erosi yang serius.

Lima tuntutan yang disuarakan oleh massa mulai dari penghentian pemborosan APBN hingga desakan agar pemerintah mengakui kesalahan membentuk satu spektrum kritik yang utuh terhadap arah dan cara kekuasaan dijalankan saat ini.

Beban Ekonomi dan Gugatan Program Riil

Desakan untuk menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hadir dalam ruang hampa. Ia muncul di tengah tekanan ekonomi yang nyata dirasakan oleh masyarakat bawah. Harga kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya stabil, ditambah beban biaya bahan bakar minyak (BBM) yang masih tinggi, menciptakan persepsi kuat bahwa negara belum optimal dalam mengelola prioritasnya.

Bagi publik, persoalannya bukan sekadar deretan angka dalam dokumen anggaran, tetapi soal keberpihakan: apakah belanja negara benar-benar diarahkan untuk melindungi daya beli rakyat, atau justru terserap pada program-program yang manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh mereka yang membutuhkan?

Dalam konteks inilah, kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sangat relevan. Kedua program tersebut, yang pada tataran konsep mengusung agenda kesejahteraan yang mulia, justru memunculkan tanda tanya besar di tingkat implementasi.

Publik kini tidak lagi hanya menilai niat baik di atas kertas. Mereka menuntut transparansi dalam perencanaan, ketepatan sasaran, serta jaminan bahwa program tersebut tidak menjadi ruang baru bagi inefisiensi atau yang lebih buruk penyimpangan koruptif. Pengalaman masa lalu dengan berbagai program bantuan sosial telah membentuk sikap kritis masyarakat: klaim “pro-rakyat” tidak otomatis berarti bebas dari masalah.

Catatan Penting: Kegelisahan publik semakin meluas ketika isu yang diangkat tidak lagi berhenti pada domain ekonomi dan kebijakan sosial, tetapi sudah merambah ke ranah politik dan masa depan demokrasi kita.

Sorotan terhadap menguatnya peran militer dalam urusan sipil menjadi salah satu indikator kecemasan tersebut. Sejak fajar Reformasi bergulir, pemisahan yang tegas antara otoritas sipil dan militer menjadi fondasi penting dalam menjaga muruah demokrasi. Ketika batas ini mulai dipersepsikan kabur, muncul pertanyaan mendasar: ke arah mana bandul demokrasi Indonesia sedang bergerak?

Krisis Kepercayaan dan Ruang Koreksi

Namun, dari seluruh untaian tuntutan itu, ada satu benang merah yang paling tebal: krisis kepercayaan. Desakan agar pemerintah berhenti mengelak dan berani mengakui kesalahan menunjukkan bahwa persoalan utama hari ini bukan semata-mata soal teknis kebijakan, melainkan bagaimana cara pemerintah merespons kritik.

Dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik adalah currency atau mata uang yang paling menentukan. Ia tidak bisa dicetak melalui retorika atau pencitraan, melainkan hanya bisa dibangun melalui konsistensi antara janji, kebijakan, dan tindakan nyata.

Di titik inilah, aksi turun ke jalan menemukan maknanya yang paling substantif. Ia bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan mekanisme koreksi yang lahir ketika kanal-kanal formal dianggap tidak lagi cukup responsif. Jalanan menjadi ruang artikulasi terakhir ketika publik merasa suaranya tidak sepenuhnya terwakili di gedung parlemen. Ini bukan gejala sosial yang harus ditakuti atau dicurigai, melainkan sinyal kebangsaan yang harus dibaca dengan jernih dan kepala dingin.

Sejarah politik mengajarkan bahwa krisis kepercayaan tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari kebijakan yang tidak dijelaskan secara jujur, dari komunikasi pejabat publik yang terasa defensif, dan dari keputusan-keputusan yang dianggap menjauh dari kepentingan maslahat publik. Dalam proses itu, jarak antara negara dan masyarakat semakin melebar. Ketika jarak ini tidak segera dijembatani, setiap kebijakan baru sebaik apa pun ia dirancang akan selalu dibayangi oleh kabut kecurigaan.

Ujian Kedewasaan Pemerintah

Pemerintah, dalam situasi krusial ini, menghadapi ujian negarawan yang tidak ringan. Merespons tuntutan publik dengan penyangkalan, narasi tandingan, atau sekadar klarifikasi administratif dipastikan tidak akan cukup untuk memulihkan kepercayaan yang tergores. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma pendekatan:

Membuka ruang dialog yang tulus dan inklusif

Memastikan transparansi mutlak dalam setiap kebijakan publik

Menunjukkan keberanian moral untuk mengakui dan memperbaiki kekeliruan.

Di sinilah letak kedewasaan dan kematangan sebuah pemerintahan diuji. Lebih jauh, krisis kepercayaan ini seharusnya dibaca sebagai momentum refleksi, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas. Kritik publik, jika dikelola dengan arif, justru dapat menjadi sumber legitimasi baru.

Pemerintah yang mampu mendengar dan beradaptasi akan memperkuat posisinya di mata rakyat, bukan melahirkannya. Sebaliknya, sikap defensif dan antikritik hanya akan mempercepat erosi kepercayaan yang sudah mulai retak.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan hari ini bukan hanya keberhasilan satu-dua program atau stabilitas politik jangka pendek, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral lima tahunan, tetapi ia harus hidup dari relasi kepercayaan yang sehat antara negara dan warga negaranya. Ketika relasi ini terganggu, seluruh bangunan bernegara ikut teruji kemapanannya.

Suara dari Bundaran HI adalah pengingat lantang bahwa kepercayaan publik bukan sesuatu yang gratisan atau bisa diasumsikan akan selalu ada. Ia adalah amanah yang harus dirawat, dijaga, dan diperjuangkan melalui kebijakan yang adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Jika tidak, maka retakan yang hari ini terlihat samar bisa berkembang menjadi jurang pemisah yang sulit dijembatani.

Dan ketika kepercayaan itu benar-benar runtuh, yang tersisa bukan lagi sekadar kritik di jalanan, melainkan krisis sosial-politik yang jauh lebih mahal dan sulit untuk dipulihkan.