Karimun – Javanewsonline.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun meminta Bea Cukai memberikan kelonggaran bagi pasokan beras premium lokal dari Batam agar bisa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Karimun.
Desakan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPRD bersama pimpinan dewan ke Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau (Kanwilsus Bea Cukai Kepri), Selasa, 19 Agustus 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza, didampingi Wakil Ketua II Adi Hermawan, serta Ketua Komisi I Anwar. Pertemuan berlangsung di tengah maraknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan sembako, khususnya beras premium, dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Raja Rafiza, langkah Bea Cukai memperketat arus barang dari Batam ke Karimun memang sesuai aturan kepabeanan. Namun kebijakan itu berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan, terutama beras premium yang menjadi konsumsi utama warga.
“Bea Cukai tetap harus menjalankan undang-undang, tetapi kami berharap ada kebijakan yang bisa memberi kelonggaran untuk masyarakat Karimun agar bisa membawa sembako, khususnya beras, dari Batam. Ini menyangkut kebutuhan pokok,” ujar Rafiza.
Ia menambahkan, kunjungan DPRD Karimun bertujuan mencari solusi bersama, agar persoalan kelangkaan beras tidak berkepanjangan. DPRD, kata dia, berkomitmen mendukung langkah Bea Cukai menjaga aturan, namun juga berharap ada ruang kompromi demi ketahanan pangan daerah.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan. Ia menekankan bahwa dalam jangka pendek, prioritas utama adalah memastikan masyarakat tetap bisa mengakses beras premium lokal. “Beberapa waktu terakhir beras premium sangat langka di Karimun. Kami meminta agar pasokan dari Batam diprioritaskan dulu untuk masyarakat Karimun, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjamin,” ucap Adi.
Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar, menyoroti kebutuhan beras premium untuk program Astacita MBG yang berjalan di daerah itu. Ia menilai beras Bulog yang tersedia saat ini tidak bisa sepenuhnya menjawab kebutuhan tersebut. “Program MBG sangat membutuhkan beras premium. Dapur-dapur mereka khawatir kalau harus beralih ke beras Bulog. Karena itu kami sampaikan langsung kepada Kakanwil agar mendukung penyediaan beras premium,” kata Anwar.
Masyarakat Karimun pun menaruh harapan besar pada inisiatif DPRD. Sejumlah warga mengapresiasi langkah wakil rakyat mendesak Bea Cukai mencari jalan keluar. Pasalnya, kelangkaan beras bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi memicu lonjakan harga yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
DPRD Karimun berharap hasil pertemuan dengan Kanwilsus Bea Cukai Kepri dapat segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Dengan begitu, distribusi sembako, khususnya beras premium, bisa kembali lancar tanpa menyalahi aturan kepabeanan.
“Kami ingin ada kebijakan yang tepat, sehingga tidak terjadi kepanikan masyarakat. Jika kebutuhan pokok terjamin, stabilitas sosial dan ekonomi Karimun juga akan lebih terjaga,” ujar Raja Rafiza menutup pertemuan. (Mas/Hn)