Sambas – Javanewsonline.co.id | Pemerintah Kabupaten Sambas resmi meluncurkan Gerakan Tanam Cabai Nasional sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah dan memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Peluncuran program tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sambas, H. Satono, didampingi Wakil Bupati H. Heroaldi Djuhardi, Rabu (4/6/2025), di halaman Sekretariat TP PKK Kabupaten Sambas.
Gerakan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang pengendalian inflasi di daerah, dengan fokus pada komoditas strategis hortikultura. Selain menjadi salah satu langkah konkret menekan kenaikan harga cabai yang kerap terjadi, program ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
“Gerakan ini sangat strategis, bukan hanya untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga sesuai perintah dalam Al-Qur’an untuk bercocok tanam. Kita ajak setiap rumah tangga menanam minimal lima pot cabai,” kata Bupati Satono dalam sambutannya.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si., unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Hj. Yunisa, S.Pd., M.A.P., Ketua GOW, Ketua DWP, para camat se-Kabupaten Sambas, serta perwakilan PKK kecamatan dan kepala desa.
Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, Hj. Yunisa, dalam sambutannya berharap agar gerakan ini bisa menjalar hingga ke tingkat desa. “Gerakan nasional yang dilaksanakan secara serentak pagi ini diharapkan diikuti oleh seluruh kecamatan dan desa,” ujarnya.
Cabai sebagai komoditas rumah tangga yang tergolong sederhana namun berperan penting dalam konsumsi harian, dinilai sangat tepat menjadi fokus gerakan. Dengan gerakan tanam ini, diharapkan ketersediaan cabai di tingkat rumah tangga meningkat dan ketergantungan terhadap pasar berkurang, sehingga gejolak harga dapat ditekan.
Pemerintah Kabupaten Sambas menargetkan gerakan tanam cabai ini akan menyentuh seluruh desa di wilayah tersebut, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, PKK, dan masyarakat secara langsung. (Usman)