PINRANG – Javanewsonline.co.id | Kabupaten Pinrang kembali mengukir prestasi dalam pengelolaan keuangan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Pinrang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Opini tertinggi dari BPK tersebut diterima langsung oleh Bupati Pinrang H. A. Irwan Hamid, S.Sos dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Kamis (5/6/2025).
Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tata kelola modern.
“Opini WTP adalah bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam menghadirkan laporan keuangan yang berkualitas. Ini tidak hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga soal kepercayaan publik yang dibangun dengan pendekatan teknologi dan integritas,” ujar Winner.
Pemerintah Kabupaten Pinrang tercatat aktif dalam mengadopsi teknologi informasi dalam proses pelaporan dan pencatatan keuangan. Digitalisasi dokumen, sistem pelacakan anggaran secara daring, serta penguatan sistem informasi keuangan daerah menjadi bagian dari strategi yang memperkuat tata kelola.
Bupati Irwan Hamid menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak hanya menjadi simbol administratif, tetapi juga cerminan dari transformasi digital yang terus dilakukan oleh pemerintahannya.
“Kami bersyukur atas opini WTP ke-13 ini. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran birokrasi, dukungan masyarakat, serta integrasi teknologi dalam proses tata kelola yang semakin terbuka dan terukur,” ujar Bupati Irwan.
Ia menambahkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan daerah berbasis elektronik, pelaporan daring, dan pelacakan anggaran berbasis aplikasi merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi digital yang efisien dan akuntabel.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pinrang berkomitmen untuk memperluas penggunaan teknologi digital tidak hanya dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga dalam pelayanan publik, sistem pengadaan, serta pengawasan internal berbasis data.
“Digitalisasi adalah jalan ke depan. Dengan sistem yang terbuka dan terhubung, kami percaya pengelolaan keuangan dan layanan publik dapat terus meningkat secara berkelanjutan,” tutupnya. (Syass)