DEMAK — Javanewsonline.co.id | Puluhan warga Kecamatan Bonang dan Sayung, Kabupaten Demak, yang tergabung dalam Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU), mendatangi gedung DPRD Kabupaten Demak untuk menggelar audiensi terkait bencana banjir dan rob yang terus melanda wilayah mereka.
Audiensi digelar pada Kamis (8/5/2025) di ruang rapat Ketua DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, SE, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Maskuri, S.Ag, Sekretaris Daerah Demak Akhmad Sugiharto, Kepala Dinas PU Amir, dan Kepala Bappeda Ninik.
Warga menuntut agar banjir rob yang terjadi di wilayah pesisir tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah, termasuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pembangunan tanggul penahan air laut, normalisasi sungai, dan pembangunan rumah pompa terpadu untuk mengurangi risiko banjir dan genangan rob.
“Lahan pertanian kami sudah habis terendam rob. Ini sudah sering kami suarakan ke pemerintah daerah, namun belum ada respon nyata. Kami butuh solusi permanen,” ujar Asnawi, perwakilan MWC NU Kecamatan Bonang.
DPRD dan Pemkab Respon Aspirasi Warga
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Demak Zayinul Fata menyatakan bahwa audiensi ini merupakan langkah konstruktif untuk menyuarakan kepentingan masyarakat terdampak bencana.
“Ini momentum penting. Kita akan kawal aspirasi ini agar mendapatkan penanganan serius,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Demak Akhmad Sugiharto menyampaikan bahwa persoalan rob dan banjir di wilayah Bonang dan Sayung sudah masuk dalam program prioritas Pemkab. Pemerintah daerah telah merancang langkah penanganan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan para kepala desa.
“Peninggian jalan seperti kejar-kejaran dengan naiknya air laut. Maka, solusinya bukan hanya jalan, tapi normalisasi sungai dan pembangunan sistem pompa. Tahun ini sudah mulai kita anggarkan dan akan ditangani secara bertahap,” jelas Sugiharto.
Penanganan Jangka Panjang dan Berbasis Risiko
Kepala Dinas PU, Amir, menambahkan bahwa fenomena naiknya air laut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi semakin parah dalam 10 tahun ke depan.
“Kami ingin mendudukkan persoalan ini berdasarkan data yang tepat, termasuk peta permukaan air laut. Penanganan rob tak bisa hanya bersifat recovery tahunan, tapi harus ada langkah berbasis risiko dan jangka panjang,” tegas Amir.
Pemkab Demak, lanjutnya, juga tengah menyusun strategi permanen untuk penanganan rob, serta berkomitmen mengajukan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami sepakat bersama DPRD dan warga untuk mendorong pusat agar segera turun tangan. Rob bukan hanya masalah Demak, tapi menyangkut masa depan wilayah pesisir Jawa Tengah,” tutup Amir. (@wg/red).