Metro – Javanewsonline.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024, Senin, 14 April 2025. Rapat berlangsung di Aula DPRD Kota Metro, dipimpin langsung Ketua DPRD Ria Hartini dan dihadiri oleh Wali Kota H. Bambang Iman Santoso.
Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua I dan II DPRD, Forkopimda, perwakilan Polres Metro, Kejaksaan, Kodim, OPD, camat, lurah, pimpinan parpol, serta tokoh masyarakat.
Dalam pidatonya, Wali Kota Bambang memaparkan kinerja Pemerintah Kota Metro selama tahun 2024. Ia menyebut seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan pembiayaan bersumber dari APBD sebesar Rp1,047 triliun.
Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Metro tercatat 4,88 persen, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita tumbuh 8,67 persen, sementara angka pengangguran terbuka naik tipis menjadi 3,71 persen.
“Rasio Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang makin menurun, berada di level 0,277. Sementara inflasi mampu ditekan hingga 1,51 persen, di bawah rata-rata provinsi dan nasional,” ujar Bambang.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro juga disebut mengalami perbaikan, mencapai angka 80,41 dan menempati posisi kedua tertinggi di Lampung. Angka Harapan Hidup (AHH) tercatat 75,43 tahun, dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 99,76 persen, menjadikan Metro satu-satunya daerah di Lampung penerima penghargaan Universal Health Coverage kategori utama dari Wakil Presiden.
Meski demikian, capaian infrastruktur masih tertinggal dari target. Persentase jalan kota dalam kondisi mantap hanya mencapai 70,18 persen dari target 92,27 persen. Pemerintah menyebut keterbatasan anggaran dan curah hujan sebagai faktor utama.
Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja hanya tumbuh 3,10 persen, lebih rendah dari target 4,4 persen. “Penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan, terutama akibat terbatasnya investasi dan rendahnya daya serap UMKM,” kata Bambang.
Investasi Kota Metro tahun lalu tercatat Rp1,016 triliun, tumbuh tipis 1,71 persen. Pemerintah mengklaim peningkatan nilai reformasi birokrasi (76,43) dan SAKIP (69,16) sebagai indikator perbaikan tata kelola. Untuk ke-14 kalinya, Metro juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Di bidang sosial, persentase penduduk miskin turun menjadi 6,78 persen, dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencapai 98,19 persen.
Di akhir pidato, Bambang menekankan komitmen pemerintah dalam memperkuat program unggulan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Ia juga menggarisbawahi arah pembangunan lima tahun ke depan yang berlandaskan visi “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”, sebagaimana akan dituangkan dalam RPJMD 2025–2029.
“Kami bertekad menjaga kesinambungan program agar pembangunan Kota Metro berjalan progresif dan berkelanjutan,” ujar Bambang. (Adv)