Takalar (Sulsel) Bupati Takalar, H syamsari kitta Meminta kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD)lingkup pemerintahan kabupaten Takalar yang tidak serius bekerja minggir saja, hal ini dikatakan oleh bupati Takalar dihadapan pimpinan OPD saat memberikan sambutan usai melantik dan mengambil sumpah empat pejabat eselon II atau setingkat pejabat pimpinan pratama (PPT) Lingkup pemda Takalar diruang pola imanindori 11/5/21
dalam sambutannya Bupati Takalar, H Syamsari Kitta menegaskan pejabat yang baru dilantik untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya, dan harus prioritas menertibkan aset daerah yang bermasalah.
“Saya tidak mau melihat lagi ada aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya, olehnya itu saya meminta semua pimpinan OPD untuk bekerja keras menuntaskan masalah aset, kalau ada pimpinan OPD yang tidak mau bekerja serius, silahkan minggir saja,” Tegas Bupati Takalar.
dihadapan sejumlah pimpinan OPD, Bupati Takalar Syamsari Kitta menyampaikan, agar persoalan Wajar Tampa Pengecualian (WTP) harus menjadi pekerjaan skala prioritas.
”Saya minta aset yang sudah menjadi rongsokan segera dilelang, karena aset yang sudah menjadi rongsokan menjadi kendala Pemkab Takalar tidak meraih WTP.” Pungkasnya.
Bupati Takalar dalam kesempatan itu pula meminta agar pimpinan OPD segera menyelesaikan seluruh tugas yang belum terselesaikan.
” Kita harus bekerja dan memenej pekerjaan dengan baik, olehnya itu kita harus mengikuti perkembangan zaman, yang pasti kita berharap Takalar sudah dapat meraih WTP,” tegas Politisi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) ini
Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan eselon II, Bupati Syamsari didampingi sekda Takalar H.Arsyad Taba, serta dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD kabupaten Takalar
Berikut Pejabat eselon II yang yang dilantik hasil lelang jabatan beberapa waktu lalu
1.H.Faisal Sahing jabatan baru Sekretaris DPRD Kab Takalar
2.Rusdi Said Pammusu, jabat Kadis PTSP
3.Dahlan Jalamang, Jabat Kepala BPKAD
4.H.Baso Spd, jabat kadis sosial dan pemerintahan Masyarakat Desa ( PMD)(Muh.Rusli/*)