Jakarta – Javanewsonline.co.id | Ketum DPP Partai Demokrat yang sah dan berlegitimasi berdasarkan Konstitusi AD/ART Partai Demokrat, bersama “voter” pemegang hak suara dari 34 DPD Partai Demokrat yang memiliki suara sah dalam Kongres Demokrat, bersama-sama melakukan aksi longmarch menuju Kantor Menteri Hukum dan HAM. Aksi ini dilakukan untuk mempertegas legalitas kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V (kelima) pada tanggal 15 Maret 2020 mendatang.

Hasil Kongres V Partai Demokrat itu bukan sekedar “pengakuan” atau mengaku-ngaku untuk mendapatkan dukungan dari sponsor penguasa, melainkan berdasarkan SK Kemenkumham Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2010, yang disahkan bersama AD ART Partai Demokrat yang asli per tanggal 18 Mei 2020.

Kami selaku Wakil Ketua Umum DPP PD yang ditunjuk merepresentasikan wilayah Timur Indonesia yakni Tanah Papua, memberikan apresiasi dan salut atas dedikasi perjuangan rekan-rekan DPD dari 34 Provinsi yang berasal dari seluruh Indonesia, yang telah mendampingi dan mengayomi perjuangan Ketum AHY, yang tetap berdiri tegar menghadapi gerakan kudeta dari salah seorang pejabat penting Istana Negara.

Melihat aksi heroik Ketum AHY bersama 34 Pengurus DPD se-Indonesia, kami pun teringat dengan perjuangan kakek dari Ketum AHY yakni Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, yaitu seorang Jenderal di masa operasi penumpasan G30S/PKI.

Pada masa penumpasan G30S PKI, Jenderal Sarwo Edhie turun langsung memimpin para perwira militer yang masih setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberaniannya untuk turun langsung ke medan operasi, seperti merebut kembali markas RRI dari tangan PKI, merebut kembali pangkalan udara di Halim Perdanakusuma, bahkan sang Jenderal turun langsung keliling Pulau Jawa dan Bali memimpin langsung operasi perburuan sisa-sisa anggota PKI yang masih eksis selama berbulan-bulan lamanya.

Karakter dan mental dari sang kakek, yang tidak segan-segan bereaksi cepat dan tegas, bahkan rela turun langsung ke medan tempur, ditiru pula oleh Ketum AHY. Seperti yang terjadi saat ini, Ia ikut bersama-sama rombongan Ketua-Ketua DPD dari seluruh Provinsi di Indonesia, mempertegas legitimasi Partai Demokrat di Kantor Menteri Hukum dan HAM, hal yang tidak bisa ditawar oleh kekuasaan manapun di republik ini. Menurutnya, kepemimpinan Demokrat hanya ada satu (tidak mendua), yaitu kepemimpinan yang dikomandoi oleh Ketum AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden RI ke-6 Jenderal Purn Prof Susilo Bambang Yudhoyono. (Panji)