Pinrang — Javanewsonline.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang berkomitmen mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Sinergi ini difokuskan guna memastikan arah pembangunan daerah berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang yang mengagendakan penyampaian secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 serta pandangan umum fraksi-fraksi. Sidang paripurna ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pinrang, Senin (9/11).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, H. Nasrun Paturusi. Turut hadir Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah A. Calo Kerrang, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Wakil Bupati Sudirman Bungi menjelaskan bahwa pengajuan Ranperda APBD merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi ini mewajibkan kepala daerah untuk menyerahkan rancangan APBD beserta dokumen pendukung kepada legislatif untuk memperoleh persetujuan bersama.
Proyeksi Anggaran Meningkat
Pada Tahun Anggaran 2027, estimasi pendapatan daerah Kabupaten Pinrang diproyeksikan menembus angka lebih dari Rp1,2 triliun. Angka ini mencatat peningkatan sekitar Rp58 miliar jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.
Peningkatan pendapatan tersebut ditopang oleh dua sektor utama:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Diproyeksikan bertambah lebih dari Rp13 miliar.
- Pendapatan Transfer: Mengalami peningkatan lebih dari Rp45 miliar.
Sejalan dengan proyeksi pendapatan, struktur belanja daerah juga direncanakan berada pada kisaran angka yang sama, yakni lebih dari Rp1,2 triliun dengan kenaikan sekitar Rp58 miliar dari APBD 2026. Dengan komposisi tersebut, rancangan struktur APBD 2027 dirancang dalam kondisi berimbang tanpa defisit, sementara pembiayaan daerah berada pada posisi nihil.
Fokus pada Skala Prioritas dan Layanan Publik
Wabup Sudirman menegaskan bahwa kenaikan struktur anggaran ini harus diiringi dengan perencanaan yang matang. Setiap alokasi belanja wajib berlandaskan skala prioritas agar tidak sekadar menjadi pemenuhan administratif, melainkan benar-benar berdampak langsung pada pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Pihaknya berharap proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berlangsung secara konstruktif dengan mencermati kebutuhan riil masyarakat serta kapasitas fiskal daerah.
“Kami berharap sinergi antara Pemkab Pinrang dan DPRD terus terjaga dalam setiap tahapan pembahasan, sehingga Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 ini dapat disempurnakan menjadi Peraturan Daerah yang benar-benar berorientasi pada asas kebermanfaatan dan peningkatan kesejahteraan warga Pinrang,” ujar Sudirman.
Melalui APBD 2027, pemerintah daerah menargetkan optimalisasi pembangunan pada berbagai sektor strategis, mulai dari peningkatan infrastruktur dasar, mutu pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. (Syass)