BLITAR – Javanewsonline.co.id –
Komisi III DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat membahas kemunduran anggaran publikasi di kabupaten Blitar. Hearing tersebut mempertemukan unsur perusahaan media yang selama ini bekerjasama dengan pemerintah daerah, yang tergabung dalam SMSI Blitar Raya.

Hadir dalam rapat tersebut Diskominfotik, Bappedalitbang, Banggar DPRD, Anggota komisi III, organisasi perangkat daerah terkait serta Pimprus media online yang tergabung dalam wadah SMSI.

Meski dorongan untuk menaikan anggaran telah disampaikan dan usulan Rp 1,5 miliar belum menjadi keputusan final. Tantangan berikutnya adalah memastikan pembahasan anggaran 2027 menghasilkan alokasi yang realistis, transparan serta mampu mendukung kebutuhan informasi publik tanpa mengabaikan prioritas pelayanan dasar masyarakat.

Batas waktu tanggal 30 November merupakan batas akhir konstitusional bagi DPRD untuk menyetujui bersama Ranperda mengenai APBD demi menghindari sangsi administratif sesuai regulasi nasional.

Isu mengenai anggaran publikasi media dikabupaten Blitar sempat menjadi perhatian publik.

Dalam pertemuan yang berlangsung diruang komisi III DPRD kabupaten Blitar, Muncul dorongan anggaran belanja media tahun 2027 kembali ditingkatkan. Angka Rp 1,5 miliar dinilai lebih ideal untuk mengakomodasi sekitar 122 perusahaan pers yang tergabung dalam Pokja Kominfo. Pada Selasa (27/10).

Ketua komisi III DPRD Sugianto yang juga anggota Banggar mengakui keterbatasan belanja media menjadi keprihatinan bersama karena anggaran tersedia belum sebanding dengan kebutuhan kemitraan publikasi pemerintah daerah.

Kepala Bappedalitbang Sisilia Dyah Kristiani menyambut baik masukan dari pimpinan dan anggota Komisi III. Dyah menyampaikan peluang anggaran masih terbuka karena pembahasan anggaran tahun 2027 belum selesai.

Kepala DISKOMINFOTIK kabupaten Blitar Agung Wicaksono juga mengakui keterbatasab anggaran membuat pihaknya kesulitan mengakomodosi kebutuhan kerjasama sekitar 122 perusahaan media. (Ida)