RIAU – Sebuah papan pengumuman resmi yang terpasang di kawasan konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) memuat informasi pencabutan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut dengan luas mencapai 338.536 hektare.

PT RAPP merupakan anak perusahaan utama di bidang pulp dan kertas dari APRIL Group (Asia Pacific Resources International Holdings Limited), yang bernaung di bawah kelompok usaha Royal Golden Eagle (RGE) .

Dalam papan pengumuman tersebut disebutkan, pencabutan areal konsesi itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Pada pengumuman itu juga ditegaskan bahwa setelah pencabutan tersebut, areal dimaksud selanjutnya dikuasai oleh negara melalui Kementerian Kehutanan.

Kebijakan tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Selain memuat informasi pencabutan izin, papan pengumuman tersebut juga mencantumkan sejumlah larangan bagi masyarakat maupun pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk memasuki dan melakukan aktivitas di kawasan tersebut.

Larangan itu meliputi memasuki lahan tanpa izin, merusak, menjarah, mencuri, menggelapkan, memungut hasil tanaman atau tumbuhan, memperjualbelikan, serta menguasai kawasan tanpa izin dari pihak berwenang.

Pencabutan izin konsesi seluas 338.536 hektare ini menjadi perhatian penting dalam upaya penertiban kawasan hutan serta penegakan ketentuan pengelolaan kawasan hutan oleh negara.

Dengan adanya pengumuman tersebut, masyarakat diharapkan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan aktivitas di dalam kawasan tanpa izin dari pihak berwenang.

Melalui siaran Pers Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan meski izin pemanfaatan hutan dicabut bahwa perusahaan tetap beroperasi. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan terkait kegiatan penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).
Dalam keterangannya, Satgas PKH menjelaskan bahwa pemerintah melalui satuan tugas tersebut terus berkomitmen melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi kawasan hutan dan memperbaiki tata kelola kehutanan sesuai fungsi dan peruntukannya.

Terkait PT RAPP, penertiban mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Pencabutan perizinan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan pula persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan keputusan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Sementara kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Selain PT RAPP di Kabupaten Pelalawan, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare. Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.

Satgas PKH menegaskan, kedua langkah penertiban tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya.

Penertiban akan terus dilaksanakan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dalam kegiatan pemasangan plang turut hadir Kolonel Cku Edo Dankorwil Satgas PKH, Adhi Prabowo S.H,.M.H Wakajati Riau, Fitriansyah Akbar, S.H., M.H. As Intel Kajati Riau, Dr. Eka Nugraha S.H,.M.H Kajari Pelalawan, IPDA Bambang Hermanto, S.H., M.H Kapolsek Langgam, Mayor Inf Halolo Kasi Ops Kodim 0313/Kampar, Kapten Cba Y. Zebua Danramil 0313- 09 /Langgam, Jajaran Unit Intel Korem 031/Wira Bima, Babinsa dan babinkamtibmas Langgam, Media Nasional dan Lokal.(Erizal)