Oleh: Dr Adi Suparto

Pengungkapan skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya membuka bab baru yang menggetarkan dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan fakta bahwa operasi gelap yang berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga Oktober 2026 ini tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan, serta elemen masyarakat sipil, tetapi juga menyasar jajaran internal kepolisian sendiri, mulai dari para Kapolda hingga pejabat tinggi di lingkungan Korps Bhayangkara.

Retaknya Soliditas di Balik Operasi Gelap
Fakta bahwa internal kepolisian ikut menjadi sasaran penyadapan membawa implikasi psikologis dan institusional yang jauh lebih dalam daripada sekadar pelanggaran prosedur biasa.

Dalam struktur organisasi komando, penyadapan terhadap sesama aparat penegak hukum tanpa dasar tindak pidana menciptakan iklim saling curiga yang merusak soliditas internal. Ketika para pimpinan kewilayahan seperti Kapolda berada di bawah pengawasan rahasia oleh pucuk pimpinannya sendiri, mekanisme pengawasan yang seharusnya berjalan secara profesional dan akuntabel berubah menjadi alat kontrol politik internal yang mengancam independensi penegakan hukum di daerah.

Membaca Motif di Balik Pengawasan Lintas Kalangan

Pertanyaan besar yang kini mengemuka di ruang publik adalah mengenai motif di balik operasi pengawasan lintas kalangan tersebut. Meskipun penyidik Bareskrim Polri masih mendalami motif utama; termasuk menelusuri kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar dan Kapolri Jenderal Suyudi telah membantah adanya kaitan dengan intrik persaingan jabatan, para pengamat politik dan intelijen membaca pola yang mengarah pada upaya konsolidasi kekuasaan.

Dalam praktik intelijen ilegal, informasi rahasia milik para pejabat kerap dijadikan instrumen kontrol dan tekanan (coercion) untuk memastikan kepatuhan. Selain itu, penyadapan terhadap pejabat internal di tengah dinamika transisi kepemimpinan memungkinkan pemegang kendali informasi memetakan loyalitas bawahan, mendeteksi pergerakan kelompok yang dianggap berseberangan, hingga mengantisipasi potensi kebocoran informasi di tubuh institusi.

Pembajakan Infrastruktur Resmi dan “Jalur Atensi”

Persoalan krusial lainnya terletak pada cara operasi ini dijalankan. Penyadapan tidak dilakukan menggunakan perangkat ilegal dari luar, melainkan dengan membajak infrastruktur resmi negara, yakni Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink’s X (PLX).

Melalui skema yang disebut sebagai “jalur atensi”, perintah penyadapan diturunkan secara informal lewat komunikasi lisan dan grup WhatsApp tanpa adanya surat permohonan penyidik maupun penetapan pengadilan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Penyamaran nomor target di dalam server resmi membuat praktik melanggar hukum ini tampak seolah-olah sah secara administratif, sehingga melumpuhkan sistem pengawasan internal berlapis yang seharusnya menjadi benteng pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Ujian Kejujuran dan Momentum Reformasi Pengawasan

Terbongkarnya kasus ini justru dari upaya penghapusan jejak digital dan pembubaran grup komunikasi pada Oktober 2026 menjadi pengingat penting mengenai rapuhnya tata kelola teknologi pengawasan di tangan kekuasaan yang tidak terkontrol.

Penetapan empat jenderal sebagai tersangka, penahanan di Rutan Mako Brimob, serta sanksi etik pemecatan merupakan langkah awal yang patut diapresiasi sebagai bentuk keberanian institusi untuk membersihkan dirinya sendiri.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, kehormatan institusi tidak diukur dari upaya menutupi aib, melainkan dari ketegasan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Ke depan, penyelesaian kasus ini tidak boleh berhenti pada penghukuman para aktor yang terlibat semata, melainkan harus menyingkap secara terang benderang aktor intelektual serta tujuan akhir dari pengumpulan informasi rahasia tersebut.

Skandal penyadapan yang menjangkau Presiden hingga internal kepolisian ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan audit berkala sistem intersepsi di seluruh lembaga penegak hukum.

Tanpa pengawasan eksternal yang independen dan transparansi mekanisme perizinan penyadapan, teknologi canggih yang dibiayai negara untuk memberantas kejahatan akan selalu rentan disalahgunakan menjadi instrumen pengawasan kekuasaan yang mengancam demokrasi dan hak privasi warga negara.

Simpulan

Skandal penyadapan yang menjangkau Presiden hingga jajaran internal Polri menunjukkan betapa berbahayanya teknologi pengawasan negara ketika dioperasikan di luar koridor hukum dan etika komando.

Penuntasan kasus ini tidak boleh berhenti pada penghukuman para pelaksana lapangan dan aktor utama semata, tetapi wajib membongkar secara transparan tujuan akhir dari pengumpulan informasi rahasia tersebut.

Lebih jauh, peristiwa ini harus menjadi titik balik untuk membangun sistem pengawasan eksternal yang independen serta audit berkala terhadap seluruh perangkat intersepsi penegak hukum, sehingga infrastruktur negara benar-benar bekerja untuk melindungi hukum dan demokrasi, bukan menjadi alat kontrol kekuasaan.