Oleh: Dr. Adi Suparto

Kecepatan roda politik di Kompleks Parlemen, Senayan, pada pekan kedua November 2026 mencatatkan preseden tersendiri dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Hanya berselang satu hari sejak dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) diserahkan oleh 120 anggota DPR RI pada Rabu, 11 November 2026, pimpinan dewan langsung menjadwalkan pembacaannya dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Gerak maraton ini memunculkan kesan bahwa instrumen konstitusional tersebut telah dipersiapkan secara matang lintas fraksi. Dukungan 120 legislator dari seluruh delapan fraksi—PKS (28), Partai NasDem (19), PKB (18), Partai Demokrat (18), PDI Perjuangan (14), Partai Golkar (11), Partai Gerindra (11), dan PAN (1); jauh melampaui syarat minimal 25 anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Titik Temu Hukum Administrasi dan Politik Konstitusi

Secara yuridis, pengajuan HMP ini berlandaskan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga tidak lagi memenuhi syarat jabatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pemicu utamanya berasal dari ranah peradilan tata usaha negara. Melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung (MA) menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang menyetarakan pendidikan luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setingkat SMA.

Dalam analisis hukum tata negara, putusan kasasi MA tersebut bersifat declaratoir dan condemnatoir pada tataran administrasi negara; membatalkan keabsahan dokumen, tetapi tidak otomatis mencopot jabatan politik. Oleh karena itu, 120 anggota DPR menggunakan putusan MA tersebut sebagai pintu masuk untuk menggerakkan mekanisme HMP. Fenomena ikut sertanya anggota dari fraksi koalisi pendukung pemerintah menunjukkan bahwa persoalan legitimasi administratif ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai friksi oposisi melawan pemerintah, melainkan ujian terhadap kepatuhan konstitusional.

Respons Istana dan Pembelaan Kuasa Hukum

Di tengah bergulirnya bola salju di parlemen, pihak Istana Kepresidenan memilih sikap menghormati penuh proses yang berjalan di lembaga legislatif. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak mengintervensi langkah para wakil rakyat tersebut.

Kalau berkenaan dengan yang terjadi di DPR, tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati. Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR yang hari ini ramai dibicarakan adalah adanya penggunaan hak untuk menyatakan pendapat. Kami tentu saja menghormati,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sementara itu, dari jalur litigasi, tim kuasa hukum Gibran menegaskan bahwa kliennya tetap berupaya membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya melalui perkara lain yang masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kuasa hukum Gibran, Mochamad Ridha Avisena, menolak pencabutan gugatan dari pihak penggugat dalam perkara tersebut demi memulihkan nama baik prinsipalnya di muka sidang.

“Kami di sini mempunyai tujuan untuk menjaga harkat dan martabat dari prinsipal kami dan untuk menjelaskan selurus-lurusnya dan untuk demi kepentingan umum juga, kami menolak keberatan pencabutan tersebut,” tegas Ridha dalam keterangannya kepada media.

Jalur Panjang Senayan dan Benteng Mahkamah Konstitusi

Jika menempuh “jalur Senayan”, jalan menuju pemberhentian tetap terjal, panjang, dan berlapis. Tanda tangan 120 anggota di tahap awal merupakan hak individual legislator, sedangkan keputusan resmi institusi baru akan diuji dalam pemungutan suara di Rapat Paripurna.

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, usulan HMP baru sah menjadi keputusan DPR apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, dan disetujui oleh minimal 2/3 anggota yang hadir. Jika ambang batas kuorum super-mayoritas ini terlampaui, bola panas akan berpindah ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK diberi waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah pendapat DPR tersebut terbukti secara hukum, sebelum akhirnya bermuara ke Sidang Istimewa MPR.

Jika Gibran Memilih Mundur

Di tengah ketatnya mekanisme parlementer tersebut, muncul wacana mengenai “jalur singkat” melalui pengunduran diri. Pada Rabu (11/11/2026) sore, bahkan beredar kabar yang mengklaim bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma. Meski narasi tersebut dikaitkan dengan menguatnya tekanan HMP di DPR, belum ada konfirmasi maupun dokumen resmi dari Istana Kepresidenan dan Sekretariat Wakil Presiden sehingga statusnya masih sebatas klaim yang belum terverifikasi. Di sisi lain, sejumlah kelompok pendukung seperti Gerakan Keadilan Sosial Nusantara (GKSN) juga mendesak agar Gibran tidak mundur dan menuntaskan masa jabatannya.

Namun, secara hukum tata negara, andaikata pilihan mengundurkan diri benar-benar diambil, prosesnya pun tidak serta-merta selesai hanya dengan penyerahan surat tertutup kepada Presiden. Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, jika Wakil Presiden berhenti sebelum habis masa jabatannya, termasuk karena permintaan sendiri; MPR wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Perbedaan mendasarnya terletak pada sifat dan implikasi politiknya:

• Efisiensi Waktu dan Eskalasi Politik: Mengundurkan diri memangkas tahapan panjang di Rapat Paripurna DPR serta sidang pembuktian selama maksimal 90 hari di MK, sehingga dapat meredam ketegangan politik berkepanjangan.
• Konsekuensi Status Hukum: Jalur pengunduran diri menghentikan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran atau ketidakterpenuhan syarat jabatan di MK, sedangkan bertahan di jalur Senayan berarti mempertaruhkan pembuktian hukum secara terbuka di hadapan hakim konstitusi.

Simpulan

Dinamika politik nasional kini berada di persimpangan antara jalur konstitusional yang panjang di Senayan dan opsi jalur singkat melalui pengunduran diri. Gerak maraton DPR RI memproses usulan HMP dari 120 anggota lintas fraksi menunjukkan keseriusan parlemen menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung. Di sisi lain, belum terkonfirmasinya kabar penyerahan surat pengunduran diri menandakan bahwa situasi di lingkar kekuasaan masih sangat cair. Pada akhirnya, arah penyelesaian polemik ini akan ditentukan oleh dua faktor kunci: soliditas kuorum 2/3 anggota DPR di Rapat Paripurna atau keputusan resmi dari Wakil Presiden sendiri untuk meletakkan jabatannya sesuai mekanisme UUD 1945.