Jayapura – Javanewsonline.co.id | Masyarakat pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe serta pengurus DPD Partai Demorat Papua, meminta kepada pemerintah pusat Senin pagi (28/6) akan menduduki kantor gubernur.

Rencana menduduki Kantor Gubernur Dok II ini sekaligus meminta dengan tegas agar Sekda Papua, Dance Yulian Flassy meninggalkan Provinsi Papua. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 DPD Partai Demorat Papua,  Ricky Ham Pagawak, didepan kantor DPD Partai Demorat di Kotaraja Kota Jayapura, Jumat (25/6) siang.

Rickky Ham Pagawak menyampaikan kemarahan masyarakat, terkait penetapan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy ditunjuk oleh Mendagri sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua. “Itu adalah pernyataan mereka yang saya teruskan,” tegas Ricky Ham Pagawak.

Dia juga menyampaikan, bahwa aspirasi dari masyarakat akan langsung disampaikan ke kantor gubernur Papua, pada Senin 28 Juni mendatang. “Pernyataan ini akan diteruskan pada hari Senin di kantor Gubernur,” ungkapnya.

Penetapan Sekda sebagai PLH Gubernur, berdasarkan surat Mendagri melalui Dirjen Otda bernomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021. Hal ini menimbulkan kemarahan dari masyarakat Papua dan secara spontan berdemo hingga memalang kantor Sekda Papua, namun pihak kepolisian berhasil menenangkan masa pendemo. (RZR/Panji)