Disusun oleh: Dr. Adi Suparto dan Tim Penyelaras
DIPUTUSKAN DI RAPAT TERBATAS, KAPAN TEPATNYA?
Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Terbatas (Ratas) khusus di Istana Merdeka pada Rabu, 23 September 2026. Rapat ini secara khusus membahas langkah-langkah mewujudkan pendidikan negeri gratis dari SD hingga Perguruan Tinggi Negeri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi hal tersebut pada hari yang sama, pukul sekitar siang, seusai rapat berlangsung.
Inilah tindak lanjut langsung dari pernyataan Presiden sebelumnya di Jakarta Convention Center, Senayan, pada Jumat, 18 September 2026, di mana beliau menyampaikan secara terbuka:
“Pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis.”
Jadi: pernyataan diumumkan 18 September → Ratas khusus digelar 23 September. Kurang dari satu minggu kemudian, topik ini sudah masuk meja rapat negara. Cepat memang; namun pertanyaan rakyat tetap sama: bagaimana caranya?
ANGGARAN 20% SUDAH ADA, BUKAN TAMBAHAN BARU
Anggaran pendidikan 20% dari APBN sudah diwajibkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan sudah terpakai setiap tahun; untuk gaji guru, BOS, KIP-Kuliah, pembangunan, pemeliharaan, dan tunjangan. Bukan dana cadangan yang belum tersentuh. Artinya: menggratiskan seluruh jenjang pendidikan negeri berarti mencari sumber dana tambahan di luar jatah yang sudah ada.
DANA DI LUAR APBN: DARI MANA TEROBOSANNYA?
Jika bukan dari APBN, maka sumbernya harus dicari di tempat lain, dan belum ada rincian resmi yang disampaikan kepada publik:
- Dana abadi pendidikan / pemanfaatan aset negara → potensinya besar, butuh aturan baru & transparansi penuh
- Kerja sama dengan pihak swasta → berisiko mengubah arah pendidikan menjadi komersial
- Pinjaman / bantuan luar negeri → harus dikembalikan, beban tetap di pundak rakyat
- Penyesuaian penerimaan negara / pajak → harus dijelaskan secara terbuka
Sampai saat ini, belum ada rincian dan penjelasan resmi dari pemerintah mengenai sumber dana tambahan ini.
KUALITAS TIDAK BOLEH DIKORBANKAN, INI PRIORITAS UTAMA
Ini yang paling diwaspadai: jangan sampai “gratis” dicapai dengan menurunkan kualitas.
- Gaji & kesejahteraan guru tidak boleh dipotong untuk membiayai program ini
- Fasilitas, buku, sarana belajar harus tetap layak
- Anak yang paling membutuhkan didahulukan, bukan semua sama rata
- Setiap rupiah harus dapat diperiksa publik
Pendidikan yang murah tapi buruk kualitasnya justru menipu anak bangsa. Gratis yang baik adalah yang membuka masa depan, bukan yang menutupnya.
PENUTUP
Ratas sudah digelar 23 September. Niat sudah disampaikan. Langkah selanjutnya bukan lagi janji; melainkan rincian rencana, sumber dana, dan peta jalan yang disampaikan secara terbuka kepada rakyat.
Jangan biarkan semangat berubah menjadi janji yang pudar. Kawal terus. Tanya rencananya. Pantau pelaksanaannya. Bukan untuk menghambat; melainkan agar niat baik ini benar-benar sampai ke anak-anak yang paling membutuhkannya.