Oleh: Adi Suparto

Selama dua puluh tahun berturut-turut, Kabupaten Sampang harus memikul beban ironi yang teramat berat: bertahan di peringkat terbawah dalam persentase kemiskinan se-Jawa Timur. Sebuah predikat yang sejatinya melukai nalar dan hati nurani. Bagaimana mungkin daerah yang dianugerahi garis pantai utara dan selatan yang membentang luas, hamparan lahan garam subur, tradisi peternakan yang mengakar, hingga ratusan pondok pesantren di setiap pelosoknya, justru bergulat dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tanpa ujung?

Ironi ini menuntut kejujuran kolektif. Bukan alam Sampang yang pelit, melainkan model tata kelola pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyatnya.

Paradoks Bahan Mentah

Data Badan Pusat Statistik (BPS) merekam penurunan angka kemiskinan Sampang yang amat lambat, kalah cepat dibanding laju daerah tetangga. Penyebab utamanya adalah jebakan ekstraktif: Sampang konsisten menjual kekayaan alamnya dalam bentuk bahan mentah dengan harga murah ke luar daerah, untuk kemudian membeli kembali hasil olahannya dengan harga melambung tinggi. Nilai tambah (added value) mengalir keluar, meninggalkan keterbelakangan di dalam.

Di sektor pergaraman, misalnya. Sebagai salah satu produsen garam terbesar di Jawa Timur, Sampang mayoritas hanya mengapalkan garam kasar. Petani garam bertaruh peluh, tetapi hasil akhirnya ditentukan oleh rantai tengkulak dan industri luar. Sudah saatnya arah kebijakan berubah secara radikal:

1. Hilirisasi Lokal: Membangun unit pengolahan garam berstandar industri, kosmetik, hingga kesehatan langsung di bumi Sampang.
2. Proteksi Harga: Menjamin harga tingkat petani yang berkeadilan dan regulasi perdagangan daerah yang berpihak pada produsen lokal.
3. Kemitraan Berkelanjutan: Memastikan petani garam bertransformasi dari sekadar pemetik bahan mentah menjadi pemilik nilai tambah.

Pola serupa terjadi pada sektor peternakan. Sapi-sapi Madura yang tersohor itu keluar dari Sampang dalam keadaan hidup. Keuntungan dari pemotongan, rantai pasok daging, hingga pengolahan produk turunannya dinikmati pihak luar. Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) modern berstandar halal dan higienis, pengolahan limbah menjadi biogas serta pupuk organik, hingga penguatan rantai pakan adalah kewajiban yang tak boleh lagi ditunda.

Pesantren sebagai Poros Pemberdayaan

Sampang dikaruniai ratusan pondok pesantren yang tersebar merata hingga ke pelosok desa. Kehadiran pesantren adalah modal sosial dan spiritual yang sangat membedakan Sampang dari daerah lain. Namun, potensi keumatan yang besar ini kerap luput dari skema besar pembangunan ekonomi daerah.

Pesantren tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian. Pemerintah daerah perlu hadir mengintegrasikan kekuatan rohani ini menjadi basis kekuatan ekonomi kerakyatan:

• Kemandirian Ekonomi Keumatan: Mendorong pesantren menjadi pusat kurasi dan pengolahan hasil tani, ternak, serta kerajinan warga lokal.
• Kurikulum Keterampilan Terapan: Melengkapi kedalaman ilmu agama santri dengan keahlian teknis pengolahan pangan, perikanan, dan kewirausahaan, sehingga alumni pesantren siap memakmurkan desanya.
• Mitra Pengawasan Moral Pembangunan: Mengoptimalkan peran kiai dan tokoh masyarakat untuk mengawal transparansi serta ketepatan sasaran anggaran pembangunan daerah.

Melindungi Identitas dan Membenahi Tata Kelola

Kekayaan wisata alam mulai dari Hutan Lindung Camplong, keindahan pesisir, hingga situs sejarah dan kuliner khas Sampang seperti nasek pongkor dan sate kaldu, memiliki daya pikat tinggi. Namun, pengembangannya tidak boleh berbasis kapitalisme ugal-ugalan. Pariwisata Sampang harus berbasis komunitas (community-based tourism), di mana pengelolaan dan manfaat ekonominya dipegang langsung oleh masyarakat lokal tanpa merusak nilai keaslian dan kearifan lokal.

Pada akhirnya, kunci penyelesaian masalah ini berada pada kemauan politik (political will) dan tata kelola yang bersih. Dua puluh tahun kemiskinan adalah cermin dari kebijakan yang belum menyentuh akar masalah. Transparansi bagi hasil sumber daya alam (garam dan migas), perbaikan infrastruktur konektivitas desa-kota, serta pergeseran skema bantuan sosial menuju permodalan produktif adalah jalan utama yang harus ditempuh.

Dua puluh tahun kemiskinan bukanlah takdir yang terpahat di batu. Sampang tidak kekurangan laut yang kaya, tanah yang subur, maupun orang-orang saleh dan pekerja keras. Yang dibutuhkan hari ini adalah ikhtiar kolektif untuk memutus mata rantai ketergantungan bahan mentah dan mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat Sampang sendiri. Bangkit dan sejahteranya Sampang bukan sekadar mimpi, melainkan hak sejarah yang wajib diwujudkan.