SAMBAS — Javanewsonline.co.id | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya sinergi kolektif dalam memperjuangkan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Keberadaan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi pilar strategis dalam mengawal keadilan bagi para pahlawan devisa, khususnya dari wilayah Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disnakertrans Kalbar saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kalbar di Sambas, Selasa (9/6). Hadir mewakili Gubernur Kalbar, ia mengapresiasi komitmen SBMI yang konsisten melakukan penguatan organisasi dan advokasi.

Menurutnya, perlindungan menyeluruh terhadap PMI harus menyentuh seluruh tahapan migrasi secara berkeadilan. Sinergi ini krusial untuk mengentaskan berbagai persoalan pelik yang kerap menimpa pekerja migran.

“Penguatan organisasi dan advokasi yang dilakukan SBMI merupakan langkah penting dalam memastikan pekerja migran memperoleh perlindungan yang layak serta akses terhadap keadilan. Ini kunci menghadapi tantangan penempatan nonprosedural dan eksploitasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Muswil DPW SBMI Kabupaten Sambas, Zulvan, menjelaskan bahwa forum yang dihadiri perwakilan dari berbagai kabupaten/kota se-Kalbar ini bertujuan merumuskan program kerja konkret.

Melalui Muswil ini, SBMI Kalbar berkomitmen mempererat kebersamaan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan guna melahirkan tata kelola perlindungan yang lebih humanis. Harapannya, hak-hak pekerja migran beserta keluarganya dapat terpenuhi demi mewujudkan kesejahteraan yang hakiki. (Uman)