Sambas — Javanewsonline.co.i | Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, membuka Seminar Internasional dan Upgrading Dai di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (7/4/2026) malam. Kegiatan ini mengangkat tema sinergitas dai dalam pembangunan di wilayah perbatasan negara.
Pembukaan acara turut dihadiri Bupati Sambas, Satono, yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa peran dai tidak lagi terbatas pada aktivitas dakwah di mimbar, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat di berbagai sektor kehidupan.
“Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Karena itu, berbagai program strategis terus didorong untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan.
Sejumlah program yang digulirkan antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sambas Satono menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama dalam memajukan wilayah perbatasan. Menurutnya, kualitas SDM yang unggul akan menentukan kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki.
Ia menyebut, Kabupaten Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, hingga perdagangan lintas batas yang perlu didukung oleh SDM yang kompeten.
“Kami terus mendorong pembangunan SDM agar mampu mengelola potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Satono.
Bupati juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada para peserta seminar, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia berharap kegiatan ini mampu memberikan dampak positif dan memperkuat peran dai dalam pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.
Seminar internasional tersebut diikuti peserta dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas negara dalam pengembangan dakwah dan pembangunan masyarakat perbatasan. (Usman)