Lubuklinggau – Javanewsonline.co.id | Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan XV di Kabupaten Musi Banyuasin menyisakan catatan kelam bagi kontingen Kota Lubuklinggau. Di tengah semangat para atlet berjuang mengharumkan daerah, muncul dugaan pemotongan uang makan dan uang saku yang seharusnya diterima penuh oleh atlet serta pelatih cabang olahraga (cabor) sepak takraw.
Dugaan itu diungkap Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kota Lubuklinggau, Gatot, kepada wartawan di lokasi pertandingan, Jumat (24/10/2025). Menurutnya, hak-hak atlet yang telah dijanjikan melalui pembayaran hari bertanding (PHB) oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Lubuklinggau tidak sepenuhnya diberikan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Lubuklinggau.
“Dana transportasi dan penginapan memang sudah dibayarkan untuk 10 hari, tetapi uang saku dan uang makan hanya diberikan selama 6 hari. Padahal pertandingan masih berlangsung dan kontingen masih harus bertanding di lima nomor putra dan putri,” kata Gatot.
Ia menambahkan, keterlambatan dan pemotongan tersebut membuat para atlet mengalami kesulitan di lapangan. “Kondisi kontingen sempat memprihatinkan, bahkan ada atlet yang mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan makan karena dananya belum turun sepenuhnya,” ujarnya.
Pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan pengurus KONI Kota Lubuklinggau, namun belum ada kejelasan. “KONI tetap berpegang pada hasil rapat internal yang menyatakan bahwa seluruh cabang olahraga hanya mendapatkan jatah 6 hari. Kami menilai keputusan itu tidak adil dan tidak berdasar pada realitas pertandingan,” tegas Gatot.
Dugaan pemotongan dana ini menimbulkan sorotan publik terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran KONI Lubuklinggau yang mencapai Rp3,1 miliar untuk keikutsertaan di Porprov Sumsel XV. Dana tersebut bersumber dari APBD dan diperuntukkan bagi 21 cabang olahraga yang mewakili kota itu.
Salah satu pelatih yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan dana oleh KONI. “Kami datang bukan hanya untuk bertanding, tapi juga membawa nama daerah. Kalau hak atlet saja tidak dipenuhi, bagaimana semangat bisa tetap menyala?” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KONI Kota Lubuklinggau, Didit Armansyah, belum memberikan tanggapan atas dugaan tersebut. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh wartawan Sentralpost.co.id pada Jumat malam (24/10/2025), pesan konfirmasi tidak mendapat balasan hingga berita ini diturunkan.
Kasus ini menambah panjang daftar persoalan transparansi anggaran dalam tubuh organisasi olahraga di daerah. Sejumlah pemerhati olahraga menilai, jika benar terjadi pemotongan dana, hal tersebut tidak hanya melanggar prinsip profesionalisme, tetapi juga mencederai semangat sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia olahraga.
Masyarakat dan insan olahraga di Lubuklinggau berharap Pemerintah Kota dan Dinas Pemuda dan Olahraga segera turun tangan melakukan audit terhadap penggunaan dana Porprov. “Jangan sampai semangat atlet justru padam karena ulah oknum yang bermain di balik meja anggaran,” ujar Gatot menutup perbincangan. (Ilung/ae)