Blitar – Javanewsonline.co.id | Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD pada Rabu malam, 24 September 2025, dipimpin Sekretaris Komisi III, Nur Fathoni, dengan didampingi Ketua, Sugianto, S.Sos, dan Wakil Ketua, Aryo Nugroho, SH.
Komisi III yang membidangi pembangunan, infrastruktur, penataan ruang, perumahan rakyat, transportasi, lingkungan hidup, energi, pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengelolaan sumber daya alam ini menghadirkan sejumlah mitra kerja eksekutif. Hadir dalam forum tersebut perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Blitar.
Dalam pembahasan, anggota komisi menyoroti capaian kinerja sejumlah proyek pembangunan fisik dan program infrastruktur yang telah berjalan sepanjang 2025. Evaluasi difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, kualitas hasil pekerjaan, serta manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal setiap program pembangunan agar tepat sasaran. “Komisi III akan selalu pro-rakyat. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sugianto, rapat evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan, sekaligus memastikan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program berikutnya. “Pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga soal keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Itu yang akan terus kami dorong,” katanya.
Sekretaris Komisi III, Nur Fathoni, menambahkan bahwa pengawasan DPRD dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memperkuat sinergi dengan eksekutif. Ia menilai, koordinasi yang baik antara DPRD, dinas terkait, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaporkan sejumlah progres pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah Kabupaten Blitar. Meski sebagian besar proyek berjalan sesuai target, mereka mengakui masih ada hambatan teknis, termasuk faktor cuaca dan proses pengadaan.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga menyampaikan perkembangan program perbaikan rumah tidak layak huni serta penataan kawasan permukiman. Program ini disebut memberi dampak positif pada peningkatan kualitas hidup warga di pedesaan.
Komisi III menekankan agar setiap hambatan segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu pelayanan publik. Mereka juga mendorong agar prinsip transparansi dijaga dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan semakin meningkat.
Menutup rapat kerja, Komisi III menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2025 sekaligus mempersiapkan evaluasi untuk program 2026. “Kami ingin pembangunan di Kabupaten Blitar tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” kata Sugianto. (Ida)