Blitar – Javanewsonline.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mulai menyiapkan arah kerja lembaga legislatif untuk tahun 2026. Melalui rapat kerja bersama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan Badan Musyawarah, DPRD merumuskan strategi serta prioritas program yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Komisi III pada Senin pagi, 22 September 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S, S.H, M.Kn, didampingi Wakil Ketua I, H. M. Rifa’i, serta Wakil Ketua III, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP, M.AP. Sekretaris DPRD, Haris Susianto, S.H, M.Si, hadir bersama jajaran pimpinan AKD dan anggota Badan Musyawarah.
Dalam forum tersebut, narasumber memaparkan berbagai arah kebijakan dan strategi yang akan menjadi acuan DPRD. Beberapa pokok pembahasan meliputi penentuan prioritas pembangunan daerah, penguatan fungsi legislasi, serta penajaman pengawasan atas program eksekutif. Rapat ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi agar DPRD mampu menyusun rencana kerja yang adaptif terhadap tantangan pembangunan di masa depan.
Ratna Dewi menegaskan, penyusunan rencana kerja DPRD tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap agenda kerja menjawab persoalan nyata yang dihadapi warga, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, hingga penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan pembangunan Kabupaten Blitar semakin kompleks, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, rencana kerja tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen strategis untuk memperkuat peran legislatif dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Wakil Ketua I DPRD, H. M. Rifa’i, menambahkan bahwa forum rapat kerja ini juga berfungsi menyelaraskan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai reses dan kegiatan dewan. “Kami ingin memastikan suara masyarakat benar-benar tercermin dalam program kerja DPRD. Sinergi dengan eksekutif tetap penting, namun kepentingan warga harus menjadi pijakan utama,” kata dia.
Sementara itu, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengawasan. Ia menilai DPRD tidak hanya berperan menyetujui atau menolak program pemerintah daerah, melainkan juga memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. “Kita harus memperkuat peran pengawasan agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris DPRD, Haris Susianto, menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja yang terukur dan realistis. Menurut dia, rencana yang disusun akan menjadi panduan bagi seluruh alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi masing-masing. “Dengan rencana yang matang, kita bisa meningkatkan efektivitas kelembagaan DPRD sekaligus memperkuat akuntabilitas kepada publik,” katanya.
Rapat kerja ini juga menjadi momentum bagi DPRD Blitar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya. Beberapa catatan dari hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan 2026.
Dengan agenda yang disusun lebih komprehensif, DPRD berharap dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam pembangunan Kabupaten Blitar. “Kami berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam menyusun serta melaksanakan rencana kerja ini,” tutur Ratna Dewi.
Rangkaian pembahasan akan berlanjut pada tahap penyusunan dokumen resmi rencana kerja DPRD 2026, yang rencananya difinalkan pada akhir tahun ini. (Ida)