Blitar – Javanewsonline.co.id | Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga legislatif mendapat perhatian serius di Kabupaten Blitar. Pada Kamis sore, 11 September 2025, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, didampingi Sekretaris DPRD, Haris Susianto, S.H., M.Si., serta Anggota Komisi IV, Fatatoh Hironi Ulya, S.E., menghadiri rapat Asistensi dan Monitoring Evaluasi (Monev) bersama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan berlangsung di Ruang Transit Kantor Pemkab Blitar, Jalan Kusuma Bangsa No. 60.
Rapat asistensi dan Monev ini menjadi sarana penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum, memastikan stabilitas politik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Kehadiran DPRD Kabupaten Blitar dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, menyatakan komitmen lembaganya untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tetap sejalan dengan aturan perundang-undangan serta berpihak pada kepentingan masyarakat. “Kehadiran kami dalam asistensi dan monitoring ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya memperkuat koordinasi, agar kebijakan daerah betul-betul responsif terhadap kebutuhan rakyat,” ujarnya usai pertemuan.
Menurut Rifa’i, keterlibatan legislatif dalam forum bersama pemerintah pusat penting untuk memastikan aspirasi daerah tidak terputus di tingkat kebijakan nasional. Evaluasi bersama ini juga menjadi wadah membahas tantangan daerah dalam menjaga stabilitas politik sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
Sekretaris DPRD, Haris Susianto, menambahkan bahwa monitoring evaluasi semacam ini dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah. “Kami ingin memastikan program yang dilaksanakan di Kabupaten Blitar berjalan sesuai arah kebijakan nasional, namun tetap mengakomodasi kebutuhan lokal. Dengan begitu, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Haris.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD, Fatatoh Hironi Ulya, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai kegiatan asistensi yang digelar Ditjen Polpum Kemendagri ini membantu memperkuat pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. “Kita semua menginginkan tata kelola yang bersih dan profesional. Itu hanya bisa dicapai jika ada sinergi erat antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah pusat,” ujar Fatatoh.
Masyarakat Kabupaten Blitar, menurut DPRD, diharapkan dapat merasakan dampak nyata dari hasil asistensi dan monitoring ini. Bentuknya antara lain berupa pelayanan publik yang lebih cepat, keterbukaan informasi, serta kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warga.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Pemkab dan DPRD Blitar untuk terus memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahan daerah. Dengan dukungan Kemendagri, sinergi antara pusat dan daerah diharapkan semakin kuat, sehingga stabilitas politik tetap terjaga dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan.
“Komitmen kami jelas, yakni memastikan kebijakan daerah selaras dengan kepentingan rakyat. Kami akan terus mengawal setiap program agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegas Rifa’i menutup pernyataannya. (Ida)