PONTIANAK – Javanewsonline.co.id |  Praktik-praktik penyimpangan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kalimantan Barat semakin menjadi-jadi. Antrean jeriken yang mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga dugaan spekulasi BBM yang melibatkan pihak SPBU berlangsung terang-terangan, menimbulkan pertanyaan besar terhadap peran Pertamina. Ironisnya, meskipun Pertamina mengklaim memantau seluruh aktivitas SPBU, pelanggaran di lapangan justru seperti terjadi dengan restu diam-diam.

Menurut pengakuan Budi, salah satu pegawai Retail Pertamina Pontianak, seluruh aktivitas SPBU di Kalimantan Barat telah termonitor secara real-time. “Kami tahu SPBU mana buka, mana tutup. Semua CCTV terpantau langsung oleh kami,” katanya kepada media melalui sambungan telepon. Namun, pernyataan ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

Pertanyaan besar pun mencuat: Jika semua SPBU diawasi kamera, mengapa antrean jeriken masih terlihat setiap hari? Mengapa SPBU bisa buka-tutup di luar jam operasional resmi tanpa sanksi tegas? Dan bagaimana mungkin penyaluran BBM subsidi bisa dengan mudah masuk ke tangan spekulan, bukan dinikmati oleh nelayan atau petani yang seharusnya menjadi prioritas?

Upaya konfirmasi langsung ke Pertamina di Pontianak terganjal. Seorang sekuriti menghadang dan melarang awak media bertemu pimpinan. “Kami tanya dulu, Bapak mau lapor apa, nanti kami sampaikan,” ujarnya. Alih-alih mendapatkan respons resmi, wartawan justru diarahkan ke call center nasional. “Kami diarahkan ke Depot, dari Depot disuruh ke Call Center 123. Lalu dibilang bukan kewenangan Pertamina Pontianak,” kata seorang petugas keamanan dengan nada yang dinilai arogan.

Dalam pengakuannya, Budi bahkan menyebut bahwa antrean jeriken “sah-sah saja” asalkan mengantongi surat rekomendasi dari desa, pemerintah daerah, atau bahkan BPH Migas. Kebijakan ini dinilai sebagai celah hukum yang dimanfaatkan oleh para spekulan, bukan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Persoalannya, siapa yang memastikan bahwa surat rekomendasi ini tidak diperjualbelikan atau disalahgunakan?

Dengan pengawasan yang sudah serba digital, namun pelanggaran tetap berjalan, masyarakat mulai mempertanyakan. “Apakah ini bukti ketidakmampuan Pertamina, atau justru pembiaran yang disengaja?” Kecurigaan semakin kuat bahwa telah terjadi pembiaran sistemik, atau bahkan keterlibatan oknum dalam jaringan mafia BBM subsidi.

Masyarakat Kalimantan Barat kini menuntut beberapa hal, antara lain:

• Audit total distribusi BBM subsidi oleh lembaga independen.
• Transparansi rekaman CCTV SPBU dan daftar pelanggar.
• Sanksi terbuka untuk SPBU yang terbukti nakal.
• Penegakan hukum tanpa kompromi bagi oknum yang terlibat.

Jika tidak ada langkah nyata dari Pertamina dan pihak berwenang, maka Pertamina akan dinilai bukan hanya lalai, tetapi juga turut bermain dalam kejahatan yang merampas hak rakyat.

“Ini bukan lagi soal antrean panjang atau drum berisi solar. Ini soal keadilan sosial yang dihancurkan oleh kelalaian dan kerakusan. Jika negara benar-benar hadir, maka mafia BBM tidak akan punya ruang bernapas,” demikian desakan dari masyarakat. (Syass)