Serang – Javanewsonline.co.id | Kamis (27/2/2025) Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan elemen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Menurutnya, sektor Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) merupakan bagian dari pelayanan dasar yang fundamental bagi perekonomian Provinsi Banten, sekaligus menjadi indikator utama bagi masyarakat dalam menilai keberhasilan pemerintah dan kepala daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Nana dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Tahun 2026, yang diselenggarakan di Aula Dinas PUPR Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, pada Kamis pagi.
Forum ini bertujuan untuk membahas berbagai program dan proyek infrastruktur yang sedang berjalan serta mendiskusikan tantangan dan peluang ke depan.
“PUPR merupakan pelayanan dasar yang menjadi dasar fundamental perekonomian Provinsi Banten. Pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting untuk mengembangkan potensi wilayah,” ungkap Nana dalam sambutannya.
Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.
Infrastruktur yang baik, menurutnya, berperan sebagai magnet untuk menarik investasi dan mendukung tumbuhnya industri, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur menjadi instrumen vital bagi pertumbuhan investasi. Oleh karena itu, setiap pembangunan infrastruktur harus diperhitungkan dengan cermat dampaknya, dan untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Nana.
Selain itu, Nana juga menyatakan bahwa salah satu ukuran masyarakat dalam menilai keberhasilan pemerintahan adalah pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Dinas PUPR Provinsi Banten diharapkan mampu membangun sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang ada.
Dalam kesempatan tersebut, Nana juga menekankan berbagai tugas penting yang diemban oleh Dinas PUPR, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan air bersih untuk rumah tangga dan industri, pengendalian banjir, pelestarian situ dan danau, serta peningkatan kualitas drainase perkotaan.
Selain itu, pengelolaan sampah regional dan limbah, revitalisasi jaringan irigasi, dan perluasan ruang terbuka juga menjadi fokus utama Dinas PUPR.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 ini diselenggarakan secara hybrid, dengan sesi tatap muka dan juga menggunakan platform Zoom untuk memfasilitasi partisipasi lebih luas.
Arlan juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah regional menjadi salah satu prioritas, dengan kajian lokasi tempat pengelolaan sampah yang direncanakan di Maja, Kabupaten Lebak. “Ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai stakeholder yang terlibat,” tambah Arlan.
Terkait pengendalian banjir, Pemprov Banten, menurut Arlan, juga telah menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan berbagai upaya pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan beberapa titik di kawasan Tangerang Raya.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Banten. (Adpim/red)

