Jayapura – Javanewsonline.co.id | Para Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Terpilih oleh Pengurus Definitif Kadin Provinsi Papua dari Kabupaten, Yapen, Nabire dan Dogiyai, meminta Pengurus Kadin Pusat untuk menghentikan Aksi Karateker Kadin Papua, Ronald Antonio, yang memberhentikan dan melantik pengurus Kadin Kabupaten se Papua.
Ketua Kadin Yapen Peter Logito mengatakan, pihaknya kaget jika ada pelantikan Ketua lagi atas nama Kabupaten Yapen yang di gelar di Biak. “Apa yang dilakukan di Biak itu sudah menjatuhkan Marwa Kadin dan membuat gaduh. Masalah baru dalam tubuh Kadin, karena tidak menghargai pengurus definitif yang sah, yang sudah dilantik oleh Pengurus Definitif,” katanya, melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (20/4).
Bahkan, sebagai Ketua yang juga menanyakan kenapa pelantikan untuk yapen di gelar di Biak, sementara kami yang telah dilantik oleh Pengurus Definitif dan dihadiri oleh Pemda dan terdaftar di Kesbangpol. “Sekarang mereka bikin lagi di Biak dan Pemda Yapen tidak hadir. Ini sudah jelas mereka buat, pelantikan ilegal, kami nilai ini ilegal,” katanya.
Hal senada di sambungan telepon yang sama, Sekertaris Kadin Yapen Olla Utina mengatakan bahwa pihaknya yang di lantik pada 12 Desember dihadiri oleh Pemda, maka pihaknya keberatan karena yang melantik pengurus sah Kadin Provinsi Papua.
“Kami keberatan, ini ada apa sebetulnya, sementara yang melantik oleh Karateker ini sudah melangar ADRT Kadin itu sendiri, karena yang menyelengarakan ini Karateker. Sementara kami di lantik oleh Ketua Kadin Papua definitif, jangan bikin rusak nama baik Kadin,” katanya.
Sementara itu, saat ditemui di Jayapura, Monalisa Yoweni Haluk Ketua Kadin Nabire yang mengalami hal serupa mengatakan, bahwa keputusan pemberhentian tanpa sebab ini, sangat tidak profesional dan merugikan dirinya yang ada didaerah, karena tidak sesuai tugas dan tangung jawab karateker.
“Seharusnya karateker bertugas melanjutkan tugas dan mengelar musyawarah, tapi sengaja membuat konflik dengan memberhentikan kami di Kabupaten. Maka kami minta Pusat segera meninjau kembali karateker itu, menurut kami Karateker itu adalah karateker ilegal,” terangnya.
Sementara itu, Frans Magai Ketua Kadin Dogiyai mengatakan, jika melakukan pergantian pihaknya akan duduk di Kadin Papua, karena mereka yang di lantik pengurus sah bulan karateker.
“Kami akan melakukan pemalangan Kadin Provinsi Papua minta kembali apa yang sudah di tetapkan oleh pengurus Kadin lama, ini sudah jelas dalam surat Nomor : 02/DP/IV/2021, itu tanda tangannya diduga palsu dan tidak ada cap Kadin,” jelasnya.
“Pergantian Kadin yang tidak sesuai prosedur akan membuat marah pengurus lama yang sudah dilantik, dan ini bisa membuat konflik didaerah, jadi Kadin Pusat harus lihat ini, jangan tunjuk Karateker sembarang seperti Ronald Antonio, agar tidak bikin masalah baru di Papua dengan ganti pengurus kabupaten seenaknya, ini bisa perang sesama anak daerah,” katanya.
Sementara itu, dari informasi yang didapat oleh Javanewsonline.co.id Papua, Ketua Karateker Kadin Papua Ronald Antonio dinilai secara ilegal melakukan pelantikan pengurus Adil di wilayah Saireri untuk Kabupaten Yapen, Biak, Waropen. (Panji)