Oleh: Mohammad Agung Pratama, Jurusan Sastra Minangkabau universitas andalas

Minang atau Minangkabau sebagai sebuah etnis adalah suku bangsa di Indonesia yang menuturkan dan memelihara adat istiadat . Daerah pengukuhan kebudayaan tersebut antara lain adalah Sumatera Barat, berbatasan dengan daratan Riau di sebelah timur, Bengkulu dan jambi disebelah selatan , dan kepulauan mentawai disebelah barat, dan dibagian utura berbatasan dengan Sumatera Utara. Dalam perbincangan umum, orang Minang sering disamakan dengan Padang, mengacu pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat yaitu kota Padang. Namun masyarakat tersebut biasa menyebut kelompoknya dengan nama “urang awak” (orang kita). Menurut A.A Navis, Minangkabau lebih merupakan budaya etnis golongan Melayu yang tumbuh dan berkembang karena sistem monarki dan mengikuti sistem adat istiadat yang unik yang bercirikan sistem kekeluargaan melalui perempuan atau perkawinan, meskipun budayanya juga sangat diwarnai. menurut ajaran agama islam. Dari dahulu kala, masyarakat Minang merupakan masyarakat yang mengikuti sistem matrilineal/keturunan garis ibu, Dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka. Hukum adat Minangkabau mempunyai kedalaman dan kekayaan nilai yang diwariskan secara turun temurun. Salah satu aspek yang selalu menarik untuk dibahas adalah hukum perkawinan sesama ras atau sepersukuan  yang dilarang keras dalam budaya Minangkabau. Meski demikian, perkawinan sesuku/sepersukuan di Minangkabau bukanlah hal yang haram, karena hukumnya tetap sah berdasarkan agama islam yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau.  Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap keberagaman dan keberlangsungan budaya yang unik.

Hukum adat Minangkabau tidak hanya memiliki norma yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, tapi juga sebagai fondasi kuat yang membangun sifat solidaritas di antara masyarakat Minangkabau. Salah satu aturan yang paling dijunjung tinggi adalah larangan perkawinan sesuku. Perkawinan sesuku dianggap melanggar prinsip endogami yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Dalam perspektif hukum adat Minangkabau, perkawinan sesuku dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar tatanan sosial dan nilai-nilai yang telah dibangun secara turun-temurun. Hal ini memicu ketidaksetujuan yang kuat dari masyarakat dan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat yang telah ada sejak dahulu kala. Salah satu alasan utama di balik larangan perkawinan sesuku di Minangkabau adalah untuk menjaga keragaman genetik dan meminimalisir risiko terjadinya kelainan genetik di antara keturunan yang berasal dari satu garis keturunan yang sama. Selain itu, larangan ini juga dipandang sebagai upaya untuk memperluas jaringan hubungan keluarga secara luas dan memperkaya keberagaman budaya di dalam masyarakat Minangkabau.

Meskipun hukum adat Minangkabau sangat menekankan larangan perkawinan sesuku, namun demikian, pelanggaran terhadap aturan ini masih terkadang terjadi di masyarakat. Hal ini seringkali menimbulkan konflik internal di antara keluarga yang terlibat, serta menimbulkan ketegangan di antara anggota masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai adat. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi para pemimpin adat dan tokoh masyarakat Minangkabau untuk terus melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait hukum adat, termasuk larangan perkawinan sesuku. Penegakan hukum dan pemahaman yang kuat mengenai alasan di balik larangan ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai tradisi serta nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur. Sebagai kesimpulan, hukum adat Minangkabau memiliki kedalaman nilai-nilai yang sangat kuat, termasuk dalam hal aturan perkawinan sesuku yang dilarang di dalam budaya Minangkabau. Larangan ini dijaga dengan ketat sebagai bentuk komitmen terhadap menjaga keberagaman genetik, kelangsungan budaya, dan keberagaman hubungan keluarga dalam masyarakat Minangkabau.

Sanksi yang mungkin diterima akibat melakukan kawin sasuku bisa bervariasi tergantung pada kebijakan adat masyarakat setempat dan hubungan keluarga yang terlibat. Beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan termasuk:

• Ditegur secara adat oleh sesama anggota komunitas,
• Dikeluarkan dari lingkungan masyarakat atau keluarga yang melanggar adat,
• Penolakan sosial atau isolasi dari masyarakat,
• Pembayaran denda atau kompensasi kepada keluarga atau komunitas yang merasa terganggu atau dirugikan oleh pelanggaran tersebut,
• Tidak diakui sebagai bagian dari adat dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat,
• Dilarang mengikuti upacara adat tertentu atau mendapatkan hak-hak tertentu dalam masyarakat.

Sanksi ini dapat bervariasi tergantung pada norma dan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat Minangkabau tempat pelanggaran terjadi. Solusi untuk mengatasi masalah perkawinan sasuku dalam budaya Minangkabau bisa melibatkan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan sosial, budaya, dan hukum. Beberapa solusi yang mungkin dipertimbangkan antara lain:

• Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan sasuku melalui program edukasi dan kesadaran yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan tokoh masyarakat,
• Perubahan Norma dan Nilai: Mendorong perubahan dalam norma dan nilai budaya yang memandang perkawinan sasuku sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak diterima dalam masyarakat,
• Bantuan Hukum: Memberikan akses kepada individu yang ingin menikah untuk mendapatkan bantuan hukum agar mereka dapat memahami dan mematuhi peraturan perkawinan yang berlaku,
• Pembinaan Keluarga: Memberikan pembinaan dan dukungan kepada keluarga untuk memahami pentingnya mematuhi norma dan nilai adat dalam memilih pasangan hidup,
• Pendekatan Komunitas: Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan perkawinan sasuku dengan mengorganisir diskusi, lokakarya, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat hubungan antarindividu dan keluarga,
• Penegakan Hukum: Memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap praktik perkawinan sasuku untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang.

Solusi-solusi ini dapat membantu mengurangi praktik perkawinan sasuku dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan harmonis di dalam masyarakat Minangkabau.

Jadi, kesimpulannya adalah Perkawinan sesuku/sepersukuan di Minangkabau merupaka hal hal yang dilarang namun hukumnya bukanlah haram, melainkan tetaplah sah karena agama Islam yang menjadi landasan dari adat minangkabau sendiri tidak melarang perkawinan sepersukuan. Dalam agama Islam hukumnya adalah  jaiz, yaitu boleh kerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Karena adat yang berlandaskan kepada hukum islam, adat disini menyepakati salah satu dari dua opsi tersebut yaitu tidak mengerjakan hal tersebut (kawin sesuku) Karena adat menilai bahwa perkawinan sesuku akan mendatangkan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Salah satu hal yang akan dikhawatirkan akan terjadi adalah memiliki keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Oleh karena itu, adat Minangkabau memilih untuk tidak mengerjakan hal tersebut (kawin sesuku/sepersukuan).

Dalam hal ini sebenarnya telah menjawab pertanyaan yang menjadi asumsi orang awam bahwa adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam  dalam hal Hukum perkawinan. Adat minangkabau tidaklah bertentangan dengan Islam melainkan tetap berlandaskann pada hukum islam itu sendiri. Itulah sebabnya perkawinan sesuku diminangkabau tetaplah sah meski dilarang keras.