Jayapura – Javanewsonline.co.id | Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, dr. Anton Mote, mengekspresikan kekecewaannya terhadap pembubaran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kabupaten Jayapura, menyatakan bahwa hal tersebut tampak lucu jika dilakukan karena motif politis.
Menurut Mote, absennya KPA di Kabupaten Jayapura sangat disayangkan, terutama mengingat daerah tersebut menempati peringkat kedua setelah Kota Jayapura dalam jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di Provinsi Papua. Pernyataan ini disampaikannya kepada wartawan dalam sebuah wawancara di GOR Cendrawasih Jayapura.
Mote mengungkapkan keprihatinannya terhadap fakta bahwa mayoritas penderita HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura adalah orang dalam rentang usia produktif. “Penderita terbanyak berada pada kelompok usia produktif, terutama orang asli Papua. Kami berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dapat bekerja 24 jam untuk menangani isu-isu kesehatan, termasuk HIV/AIDS di wilayah mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mote menyatakan bahwa keputusan pembubaran KPA oleh Bupati Jayapura sebelumnya dianggap terlalu egois. Baginya, hal tersebut terjadi semata-mata karena kebijakan pemerintah yang enggan membagi alokasi anggaran untuk mendukung penanggulangan HIV/AIDS.
“Papua memiliki angka penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia, dan pembubaran KPA seakan-akan hanya terkait dengan kepentingan politis. Ini terlalu egois, mengingat ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) adalah saudara kita yang perlu mendapat perhatian. Jangan biarkan kepentingan politis merugikan saudara-saudara kita,” tandasnya.
Meskipun Kabupaten Jayapura tidak memiliki KPA, Mote menegaskan bahwa pihaknya dari tingkat provinsi siap melaksanakan program-program penanggulangan AIDS di daerah tersebut. “Kami bersedia memberikan dukungan dari tingkat provinsi untuk menjalankan program-program kami di Kabupaten Jayapura,” tambahnya.
Pernyataan Mote menggarisbawahi urgensi penanganan HIV/AIDS sebagai isu kesehatan yang tidak boleh diabaikan, serta menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan tingkat provinsi dalam upaya penanggulangan penyakit menular tersebut. (pam)