Oleh: Adi Suparto

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis, 19 November 2026, menandai babak baru dalam arsitektur hukum nasional.

Setelah bergulir selama hampir 18 tahun, ketukan palu di Kompleks Parlemen Senayan ini tidak hanya menjawab penantian panjang masyarakat, tetapi juga membawa perubahan mendasar pada dua sisi krusial: desain hukum acara pidana dan upaya pemulihan ekonomi publik.

Pergeseran Paradigma Hukum Acara Pidana

Dari sudut pandang hukum acara, regulasi ini menghadirkan terobosan signifikan melalui pelembagaan mekanisme perampasan aset berbasis objek (non-conviction-based asset forfeiture atau gugatan in rem) sebagai pelengkap mekanisme konvensional yang berbasis pemidanaan pelaku (in personam).

Selama puluhan tahun, sistem peradilan pidana kita terikat pada asas bahwa penyitaan dan perampasan harta hasil kejahatan hanya dapat dieksekusi apabila pelaku telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, ketika tersangka melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, atau mengalami gangguan kejiwaan permanen, proses hukum terhenti dan harta hasil kejahatan tetap aman di tangan pelaku maupun ahli warisnya.

Undang-undang yang baru disahkan ini memutus kebuntuan prosedural tersebut. Negara kini dapat mengajukan permohonan perampasan langsung terhadap aset yang diduga kuat berasal dari atau digunakan sebagai sarana tindak pidana, tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelakunya.

Mekanisme ini menggunakan standar pembuktian yang berimbang di muka persidangan, disertai kewajiban perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Meski demikian, pembaruan hukum acara ini memunculkan catatan kritis yang patut dicermati secara jernih. Kalangan akademisi dan pegiat hukum menyoroti absennya ketentuan mengenai penindakan terhadap peningkatan kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (illicit enrichment atau unexplained wealth).

Tanpa norma tersebut, beban pembuktian negara untuk menautkan suatu aset dengan tindak pidana asal (asset-crime nexus) tetap memerlukan kerja keras penyidik.

Selain itu, penyempitan cakupan tindak pidana asal, seperti dikeluarkannya delik perpajakan; serta belum tercantumnya kewenangan eksplisit bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeksekusi perampasan aset menjadi pekerjaan rumah harmonisasi prosedur antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dampak Ekonomi dan Pemulihan Hak Korban

Pada dimensi ekonomi, kehadiran undang-undang ini menggeser orientasi penegakan hukum dari sekadar memberikan efek jera badan (retributive) menuju pemulihan kerugian ekonomi secara nyata (restorative). Selama ini, tingkat pengembalian kerugian keuangan negara dari perkara korupsi masih jauh dari nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga membebani kapasitas fiskal dan menghambat pembangunan.

Dengan memotong motif ekonomi kejahatan melalui perampasan aset secara cepat, negara memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan kekayaan publik sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berintegritas.

Lebih jauh lagi, regulasi ini membawa angin segar bagi perlindungan ekonomi masyarakat luas. Cakupan undang-undang ini tidak hanya menyasar korupsi, tetapi juga tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian rakyat, seperti investasi bodong, perdagangan saham ilegal, hingga kejahatan keuangan digital.

Dalam banyak kasus sebelumnya, aset pelaku kejahatan finansial kerap disita untuk negara sehingga para korban justru tidak mendapatkan ganti rugi sepeser pun. Kini, undang-undang membuka ruang bagi pengembalian aset rampasan secara langsung kepada para korban yang berhak, sehingga daya beli dan stabilitas ekonomi keluarga korban dapat dipulihkan.

Rekomendasi Regulasi Pelaksana dan Pengawasan Publik

Agar undang-undang ini tidak berhenti sebagai macan kertas atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan, pemerintah perlu segera menindaklanjutinya melalui dua langkah strategis.

Pertama, merumuskan peraturan pelaksana; baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) secara cermat, partisipatif, dan tepat waktu.

Aturan turunan tersebut wajib memperjelas tata kelola penyimpanan serta pemeliharaan aset agar nilainya tidak menyusut, merinci mekanisme restitusi yang sederhana bagi masyarakat korban penipuan, serta menuntaskan protokol koordinasi lintas lembaga antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam penelusuran aset.

Kedua, menjamin keterbukaan akses informasi bagi pengawasan publik. Kewenangan negara yang besar untuk merampas hak kebendaan warga negara harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang diamanatkan regulasi ini seyogianya memuat dashboard pelaporan berkala yang dapat diakses masyarakat luas, termasuk melibatkan perwakilan unsur masyarakat sipil dan akademisi dalam badan pengawas independen.

Dengan peraturan pelaksana yang presisi dan pengawasan publik yang berlapis, Undang-Undang Perampasan Aset akan benar-benar berdiri tegak sebagai instrumen keadilan yang memulihkan hak rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.