Oleh: Dr. Adi Suparto

Pagi belum sepenuhnya tinggi ketika aktivitas di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai riuh. Ratusan kotak makanan bergizi ditata rapi, siap didistribusikan ke sekolah-sekolah di sekitar lingkungan tersebut. Di sisi lain penjuru negeri, ribuan gerai Koperasi Desa Merah Putih bersiap membuka pintu, melayani warga yang mencari beras terjangkau hingga tabung gas elpiji bersubsidi.

Pemandangan di tingkat akar rumput itu tampak berjalan normal. Namun, di balik lancarnya roda layanan publik tersebut, ada hitung-hitungan besar yang tengah dikejar di meja para pengelola keuangan negara.

Hingga penghujung Oktober 2026, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat realisasi penerimaan pajak baru menyentuh angka Rp 1.796,8 triliun, atau sekitar 76 hingga 79 persen dari target tahunan. Artinya, dalam waktu dua bulan tersisa November dan Desember; Direktorat Jenderal Pajak bersama instansi penerimaan negara lainnya harus bekerja ekstra keras mengumpulkan sisa target sebesar Rp 514 triliun. Jika digabungkan dengan penerimaan kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), total setoran yang harus dikejar mencapai Rp 590,1 triliun.

Bagi sebagian masyarakat, angka ratusan triliun kerap terasa jauh dari keseharian. Padahal, selisih tersebut bukanlah dana yang menguap, melainkan napas utama yang menjaga agar mesin belanja negara tidak tersendat.

“514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media, untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam paparan kinerja APBN Kita.

Faktanya, negara telah membelanjakan uang lebih dulu demi memastikan program rakyat berjalan tanpa menunggu akhir tahun. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi belanja negara sudah menembus Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari total pagu APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Setiap rupiah yang disetorkan wajib pajak langsung masuk ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia dan segera mengalir kembali ke masyarakat. Sepanjang sepuluh bulan terakhir, anggaran tersebut telah menjelma menjadi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap Rp 173,21 triliun untuk menjangkau 58,2 juta anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil. Uang pajak pula yang menopang alokasi Rp 34,57 triliun Dana Desa (bersama dukungan pembiayaan Himbara Rp 240 triliun) untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih, menjaga harga BBM dan listrik lewat subsidi Rp 318,9 triliun, serta membiayai jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu melalui pos kesehatan senilai Rp 244 triliun.

Tanpa tercapainya target penerimaan di akhir tahun, defisit anggaran,  yang per Oktober sudah berada di posisi Rp 379,3 triliun; terpaksa harus ditambal melalui penarikan utang baru.

Celah Ketidakpatuhan yang Menggerus Potensi

Namun, mengejar ratusan triliun rupiah dalam waktu singkat bukan perkara mudah. Di lapangan, potensi penerimaan negara yang sejatinya sangat besar masih kerap bocor akibat perilaku sebagian wajib pajak dan pelaku usaha yang mencoba mengakali aturan.

Praktik penghindaran dan penggelapan pajak (tax avoidance and evasion) masih menjadi duri dalam daging. Mulai dari manipulasi laporan keuangan untuk mengecilkan omzet, penggelembungan biaya operasional secara fiktif, hingga penyalahgunaan faktur pajak. Di sektor kepabeanan dan cukai, peredaran rokok polos tanpa pita cukai maupun penggunaan pita cukai palsu terus menggerus penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah sekaligus memukul industri legal yang taat aturan.

Kebocoran serupa juga membayangi sektor ekstraktif dan komoditas sumber daya alam akibat ketidaksesuaian pelaporan volume produksi serta praktik transfer pricing lintas negara. Sementara di ruang digital, pesatnya transaksi e-commerce menciptakan perputaran ekonomi raksasa, tetapi sebagian pelaku usaha berskala besar masih berlindung di balik status usaha informal agar luput dari pungutan PPN dan PPh.

Kolaborasi Publik dan Pengawasan Media

Menutup celah kebocoran sekaligus mengejar target Rp 514 triliun tidak bisa hanya bertumpu pada ketegasan petugas pajak dan bea cukai. Dibutuhkan ekosistem kepatuhan yang dibangun bersama, di mana jurnalis dan media massa memegang peranan kunci sesuai kapasitas laporannya masing-masing.

Di satu sisi, media menjadi jembatan literasi yang menerjemahkan angka-angka rumit APBN menjadi fakta yang dekat dengan warga; bahwa ketaatan membayar pajak dan cukai berbanding lurus dengan kualitas layanan publik yang mereka nikmati. Di sisi lain, pers menjalankan fungsi kontrol sosial agar sisa belanja negara sebesar Rp 945,2 triliun pada November dan Desember 2026 benar-benar dikelola secara bersih dan efisien. Ketegasan pemerintah menutup ribuan dapur MBG yang tak memenuhi standar higienitas serta syarat verifikasi ketat sebelum pencairan dana gerai Kopdes Merah Putih menunjukkan bahwa pengawasan publik sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan wajib pajak.

Pada akhirnya, kepatuhan pajak dan cukai bukan sekadar urusan angka di atas kertas laporan keuangan. Ia adalah wujud gotong royong modern yang menentukan apakah dapur-dapur gizi anak bangsa dan roda ekonomi desa dapat terus mengepul di masa depan.