Oleh: Dr. Adi Suparto
Wartawan Senior

Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, kemerdekaan tersebut bukan sekadar hak istimewa tanpa batas, melainkan amanat konstitusional yang menuntut tanggung jawab profesional yang tinggi dari setiap insan pers. Peristiwa pemanggilan jurnalis ke ruang sidang sebagai saksi dalam perkara pidana; seperti yang dialami Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, terkait tayangan program gelar wicara Rakyat Bersuara, menjadi momentum berharga bagi kita semua untuk kembali menakar batas antara kerja jurnalistik dan proses penegakan hukum.

Peristiwa ini mengandung dua pesan penting yang saling berkaitan. Pertama, harapan kita agar aparat penegak hukum senantiasa menghormati kedudukan produk jurnalistik. Kedua, sebagai cermin refleksi bersama bagi kita sesama jurnalis, pengelola media daring (online) beserta kanal siniarnya (podcast), maupun lembaga penyiaran agar selalu berdiri tegak di atas prinsip netralitas, objektivitas, dan independensi.

Perlindungan Hukum dan Fungsi Clearing House

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah meletakkan kerangka perlindungan yang jelas bagi kerja jurnalistik. Dalam Pasal 3 dan Pasal 6, pers diamanatkan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, keadilan, dan kebenaran. Dalam menjalankan fungsi mulia tersebut, media berperan sebagai clearing house atau rumah penjernih di tengah derasnya arus informasi yang kerap simpang siur di ruang publik.

Ketika produk jurnalistik, baik berupa siaran televisi maupun tayangan video dan siniar di portal berita; ditarik menjadi barang bukti pidana dan jurnalisnya diminta bersaksi mengenai sumber data atau narasumber, muncul risiko besar yang dapat mengganggu fungsi penjernihan tersebut. Padahal, Pasal 4 Ayat (4) UU Pers secara eksplisit memberikan Hak Tolak kepada wartawan untuk tidak mengungkapkan identitas maupun informasi yang berkaitan dengan kerahasiaan sumber berita di depan hukum.

Perlindungan ini sejatinya bukan ditujukan untuk mengistimewakan profesi wartawan, melainkan demi melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Apabila narasumber merasa khawatir bahwa keterangannya di hadapan media dapat berujung pada penyitaan rekaman sebagai bukti pidana atau pembukaan identitas di pengadilan, rasa takut akan membungkam sumber-sumber informasi penting. Pada akhirnya, masyarakatlah yang dirugikan karena kehilangan hak untuk memperoleh gambaran yang utuh atas suatu persoalan.

Tanggung Jawab Etik pada Siaran, Media Daring, dan Podcast

Di sisi lain, kita pun menyadari sepenuhnya bahwa perlindungan hukum dalam UU Pers serta Nota Kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan aparat penegak hukum tidak berdiri di ruang hampa. Perlindungan hukum tersebut hanya melekat pada karya yang benar-benar lahir dari proses kerja jurnalistik yang sah, terverifikasi, dan taat pada rambu-rambu etika.

Di sinilah letak pengingat yang sangat relevan bagi kita semua, terutama di tengah maraknya tren produksi video dan podcast oleh media daring. Format podcast yang cenderung santai, cair, dan dialogis sering kali membuat batas antara wawancara jurnalistik dan obrolan bebas terasa tipis. Padahal, selama diproduksi oleh perusahaan pers yang terverifikasi, tayangan video maupun podcast tersebut tetap merupakan karya jurnalistik yang terikat penuh pada Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

KEJ secara tegas mengamanatkan agar setiap wartawan bersikap independen, menghasilkan karya yang akurat, berimbang (cover both sides), serta tidak beritikad buruk (Pasal 1). Dalam membahas isu hukum maupun polemik publik di layar kaca, portal berita, maupun podcast, jurnalis wajib menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Pasal 3).

Sementara bagi lembaga penyiaran televisi dan radio, tanggung jawab tersebut diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI. Regulasi penyiaran menuntut setiap program jurnalistik untuk menjaga proporsionalitas narasumber, tidak menggiring opini secara sepihak, serta memastikan pemandu acara tetap berperan sebagai moderator yang adil dan objektif.

Refleksi bagi Rekan Seprofesi

Rekaman video; baik yang tayang di layar televisi, portal berita daring, maupun kanal podcast, adalah jejak digital yang abadi. Setiap pertanyaan yang dilontarkan, setiap ekspresi saat memandu dialog, dan setiap sudut pandang yang disiarkan akan terekam utuh dan dinilai oleh publik, lembaga etik, maupun sejarah.

Sebagai rekan seprofesi yang setiap hari bergulat dengan kata dan fakta, mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bersama untuk terus merawat disiplin kerja jurnalistik. Penerapan Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip netralitas dan independensi, bukanlah sekadar formalitas di atas kertas atau penghambat gaya komunikasi yang kekinian. Justru, kepatuhan pada netralitas dan independensi itulah yang menjadi pembeda utama antara karya pers dengan konten media sosial biasa, sekaligus menjadi tameng hukum paling kokoh bagi setiap jurnalis, redaksi media daring, maupun lembaga penyiaran.

Selama kita bekerja dengan niat baik, menghadirkan keberimbangan secara proporsional, serta menjaga jarak yang sama dari seluruh kepentingan di luar kebenaran fakta, maka karya jurnalistik memiliki legitimasi penuh di mata hukum. Apabila di kemudian hari timbul keberatan atas sebuah tayangan atau siniar jurnalistik, mekanisme penyelesaiannya sudah tersedia secara bermartabat melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, serta penilaian etik oleh Dewan Pers maupun KPI; bukan melalui jalur kriminalisasi.

Simpulan

Pada akhirnya, sinergi antara perlindungan hukum dan kepatuhan etik merupakan kunci utama dalam menjaga kemerdekaan pers. Karya jurnalistik yang diproduksi sesuai prosedur redaksional dilindungi oleh UU Pers sebagai bagian dari pemenuhan hak publik atas informasi, sehingga tidak semestinya ditarik ke ranah pembuktian pidana.

Pada saat yang sama, setiap insan pers; baik di media penyiaran, media daring, maupun kanal siniar, wajib menjadikan netralitas, objektivitas, dan independensi sebagai napas utama dalam berkarya. Dengan tetap santun dalam penyampaian namun tegas dalam menjaga marwah kode etik, pers Indonesia akan senantiasa berdiri kokoh sebagai rumah penjernih informasi sekaligus penjaga nurani demokrasi.